KOMPEJ Batanghari Desak Pemerintah serius Sikapi Masalah Galian C Ilegal dan Peti

AMPAR.ID, BATANGHARI – Koalisi Masyarakat Peduli Jambi (Kompej) Batanghari soroti aktivitas penambangan ilegal (galian c dan PETI) di daerah aliran sungai batanghari yang beroperasi di wilayah kabupaten batanghari yang dapat ditemui dibeberapa titik diantaranya kecamatan pemayung, muara bulian, mersam dan maro sebo ulu.

Aktivis Kompej Batanghari Kemas Mulyadi meminta kepada Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi jambi turun ke lapangan untuk melakukan mengecekan keberadaan penambangan ilegal di sungai batanghari.

”Tambang galian c ilegal dan tambang emas menimbulkan dampak negatif, berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari sisi lingkungan aktivitas tambang ilegal tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pendangkalan, abrasi tebing sungai, longsor, kekeruhan dan pencemaran air akibat penggunaan zat kimia,” papar Wakil ketua Kompej batanghari, sabtu 20/05/2023

Aktifitas PETI yang beroperasi ditebing sungai batanghari telah mengakibatkan adanya konflik antara pelaku dengan masyarakat desa karena mengikis tanah, berdampak merusak areal lahan pertanian serta merusak bantaran sungai batanghari sehingga berdampak perubahan topografi di wilayah tersebut.

Dirinya berharap pemerintah serius menyikapi permasalahan aktivitas penambangan ilegal, tidak ada tempat bagi para pelaku penambangan illegal serta tidak ada solusi lain selain dari pada penegakan hukum dan ketegasan pemerintah.

Aksi turun kejalan dengan memasang sejumlah spanduk di beberapa lokasi strategis Tolak Penambangan Ilegal (galian c ilegal dan PETI) agar dilakukan penertiban, penegakan hukum dan pemberantasan aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Batanghari sebagai wujud kepedulian terhadap kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas penambangan ilegal, tambahnya.

Tepisah, ketua umum Kompej provinsi jambi, Devry Boy mengatakan, pihak nya akan melakukan tindakan Aksi unjuk rasa dan melaporkan secara resmi Ke APH polda jambi jika persoalan PETI di kabupaten batanghari lamban di tangani. (*)