DPD Gerindra Minta Sirekap KPU Dihentikan, Pengamat Politik: Hak Publik Mendapatkan Informasi, Janganlah konflik Internal Partai Dibawa-bawa ke KPU

AMPAR.ID, JAMBI – Desakan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Jambi untuk penghentian penghitungan Sirekap KPU yang akan yang menjadi pemicu timbulnya keguncangan di internal calon legislatif (Caleg).

Mendapatkan tanggapan dari beberapa akademisi yang juga pengamat politik maupun pengamat sosial.

Pahrudin selaku pengamat Politik meminta masyarakat jangan dijadikan korban karena ada konflik internal partai politik antara elit politik yang sedang berkompetisi.

Ada yang Panik, PKC PMII: Sirekap KPU Sangat Membantu Caleg

“Janganlah konflik internal Partai dibawa-bawa ke KPU, hak publik untuk mendapatkan informasi secara baik dan benar,” kata Pahrudin, Jum’at (16/2/2024).

Pahruddin mengatakan konflik internal di Partai Politik itu merupakan hal yang wajar Konflik wajar, karna kompetisi itu bukan hanya internal tapi juga eksternal.

“Dibeberapa Partaikan ada tidak akur sesama mereka, jadi itu wajar, bukan berarti menghentikan rekap saya tidak setuju,” katanya.

Akademisi UNH itu mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan sumber informasi resmi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Melihat sisi publik butuh informasi resmi bagaimana kandidat yang mereka usung,” kata Pahruddin akademisi UNH

Rocky Candra Geser SAH, Update Perolehan Suara Caleg Gerindra DPR RI Dapil Jambi Versi KPU

Pahruddin mengatakan bahwa yang dibutuhkan itu perbaikan dari sirekap bukan menghentikan Sirekap.

“Yang mendesak itu harus diperbaiki, dengan adanya Sirekap kita jadi tahu dimana letak kekurangannya karna ada informasi itu,” katanya.

Berkaitan hal itu Bahren selaku Pengamat Sosial mengatakan Pengurus Partai Gerindra dapat meminta klarifikasi kepada KPU bukan langsung meminta untuk menutup penghitungan Sirekap.

“Menutup Sirekap bukan solusi, tapi kawan-kawan Partai politik harus duduk bersama dengan KPU,” Katanya.

Selain itu, KPU Provinsi Jambi juga diminta untuk segera memberikan klarifikasi terhadap masalah yang menjadi keluhan masyarakat maupun partai politik.

“KPU secepatnya harus memberikan klarifikasi terhadap keluhan masyarakat maupun partai politik supaya tidak melebar kemana-mana” katanya.

(min/min)