Ampar.id. Jambi – Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menegaskan bahwa semua pemangku kepentingan harus lebih siaga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), degan harapan agar tidak terjadi karhutla, dan jika ada karhutla, bisa segera dikendalikan (dipadamkan) dan tidak menjadi kebakaran besar.
Penegasan tersebut disampaikanya dalam Video Conference Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Jambi, Selasa (28/4) sore.
Kapolda Jambi Irjen Pol.Firman Shantiabudi, Danrem 042/Gapu, Kolonel Kav.M.Zulkifli, Pj.Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman,SH,MH, kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dan Kepala BMKG Provinsi Jambi, turut mengikuti video conference (vicon) tersebut.
Sekjen Kementerin Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono memberikan arahan tentang pencegahan karhutla di Provinsi Jambi, sisertai penjelasan kondisi hutan dan lahan di Provinsi Jambi, termasuk areal gambut.
Hal yang paling mengemuka dari arahan Sekjen KLHK ini adalah agar Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu membangun resort untuk pemadaman karhutla di lokasi yang dekat dengan lokasi yang rawan karhutla, bukan di kota, karena jika harus bergerak dari kantor yang umumnya lokasinya di kota, maka operasional tidak akan efektif.
Bambang Hendroyono mengingatkan agar Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Danrem 042/Gapu, dan tim terpadu juga melibatkan perusahaan yang mengelola konsesi hutan dan lahan, terutama dalalm mencegah terjadinya karhutla.
Selain itu, Bambang Hendroyono mengemukakan, jika sebelumnya water bombing kerap dilakukan utuk memadamkan karhutla, maka pada tahun 2020 water bombing juga akan dilaksanakan sebelum terjadi karhutla, untuk mencoba membasahi lokasi-lokasi yang rawan karhutla, sehingga potensi terjadi karhutla semakin kecil.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RM Karliansyah mengatakan, kerusakan akibat karhutla tahun lalu di Provinsi Jambi yang di dalam konsesi, sebagan sudah dipulikan, namun sebagian lagi belum karena tantangannya sangat berat, terutama eks lokasi kebakaran di areal gambut .
Fachrori megungkapkan, dirinya sagat berharap agar upaya pencegahan yang pencegahan benar-benar dikedepankan, supaya tidak sampai terjadi kebakaran, karena jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi di areal gambut, sangat sulit untuk memadamkannya.
Fachrori menjelaskan upaya pencegahan karhutla yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan tim terpadu di Provinsi Jambi, yaitu:
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota
- Polda Jambi membuat Program Asap Digital, yaitu pemasangan kamera CCTV pada areal kehutanan dan perkebunan, bekerja sama dengan PT Telkom, untuk memantau secara real time 24 jam kondisi karhutla
- Dinas Kehutanan Provinsi jambi melalui anggaran TP BRG memsang 2 (dua) unit CCTV di lokasi rawa karhutla, yaitu di Tahura Orang Kayo hitam dan HLG Londrang
- Patroli terpadu, ground check hotspot
- Penyiapan regu dan sarana prasarana karhutla pada pemegang izin kehutanan dan perkebunan (monev)
- Imbauan melalui media cetak, elektronik (setelah diterapkan Status Siaga Karhutla oleh Gubernur Jambi lebih diintensifkan).
“Tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meminimalisir dan mengantisipasi karhutla dengan cara mengoptimalkan pencegahan dengan melibatkan semua unsur, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, ujar Fachrori.
Fachrori menuturkan, dari luas daratan Provinsi Jambi 5,1 juta hektar, kawasan hutan 2,1 juta hektar (42%), dan Provinsi Jambi memiliki lahan gambut 617.562 hektar, yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, dan Kota Jambi.
Kapolda Jambi Irjen Pol.Firman Shantiabudi menyatakan, pencegahan dan pengendalian karhutla ini merupakan salah satu atensi dalam rapim Polri beberapa waktu yang lalu. Dia sangat mendukung pembangunan sesort (pos aju) untuk penegendalian karhutla, seperti yang diusulkan oleh Kementerian LHK, namun menyarankan agar resort harus dekat dengan sumber air atau tempat air, karena jika resort jauh dari sumber air, maka pemadalam tidak akan efektif manakala terjadi karhutla.
Selain itu, Kapolda mengharapkan dukungan dari Kementerian LHK untuk mengakses lokasi atau kawasan yang berada dibawah Kementerian LHK.
Danrem 042/Gapu, Kolonel Kav.M.Zulkifli menyampaikan, selama ini mengerahkan pasukan di sekitar titik-titik lokasi karhutla, dan menyiagakan pasukan 5 SSK, serta menyiagakan pelaratan pemadaman karhutla.
