Pedagang Ungkap Oknum Nakal Raup Keuntungan dari Sewa Aset Pemda Sarolangun, Kok Bisa

AMPAR.ID, SAROLANGUN – Perwakilan pedagang Pasar atas Sarolangun mengungkapkan informasi adanya pihak atau oknum yang mengambil keuntungan dalam penyewaan Aset Pemda Sarolangun.

H Muhammad Ali selaku perwakilan pedagang mengungkapkan, dikawasan pasar atas Sarolangun terdapat beberapa oknum yang turut untung dalam penyewaan aset ruko milik Pemda tersebut.

Dia menceritakan bahwa awalnya, terdapat dua lisme yang diantaranya terdapat oknum kepala dinas termasuk yang lainnya menyewa ruko milik pemerintah.

Oleh oknum tersebut, kemudian menyewakan kembali kepada masyarakat pedagang lalu mengambil harga sewa. Setelah membayar kepada oknum tersebut, kemudian pedagang diminta uang sewa kembali oleh pemerintah.

“Jadi gini, misalnya si A ini nyewa dengan saya kontraknya 10 juta. Terus orang Dispenda itu nagih bukan mencari pemilik, namun mencari pedagang. Sedangkan dia nunggu aja dan nagih lagi lalu pedagang ini bayar lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, katanya pedagang yang menyewa ruko tersebut dikenakan dua kali bayar. Sehingga meminta aparat dan pemerintah memberantas hal tersebut.

“Jadi yang nyewa ini dua kali bayar, kita minta itu diberantas dan bagilah kepada kami pedagang ini kesempatan,” terangnya.

Menurut dia, untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan diharapkan segera menyerahkan lapak tersebut kepada masyarakat pedagang.

“Yang tidak butuh tempat dagang itu untuk apa dia mengambil tempat, jadi pemilik bayar dan pedagang bayar lalu tokehnya tadi makan tiduk bae dirumah dapat 10 juta,” ungkapnya.

Dia membeberkan, bahwasanya kejadian itu sudah diketahui terjadi sejak dulu sehingga mengharap solusi terbaik dari pemerintah.

“Lah selamo ini sejak dikembalikannya bangunan itu ke Pemda,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sarolangun Hermi tidak menepik adanya keluhan yang disampaikan masyarakat pedagang. Kata dia, selaku wakil rakyat sangat kaget dan kecewa jika hal tersebut benar-benar terjadi.

“Saya dapat informasi kalau yang bermain itu ada anggota DPR dan kepala dinas. Oleh karena itu kami tidak bisa semerta-merta menerima laporan sepihak,” katanya.

“Yang jelas tugas kami berikutnya akan klarifikasi dan kroscek mencari data kebenaran dan bukan mencari kesalahan orang. Kita ingin membenahi kabupaten ini, siapa dimana dan mengapa itu yang terjadi,” pungkasnya. (MK)