AMPAR.ID, SAROLANGUN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menemukan dokumen pertanggungjawaban dana kegiatan reses anggota DPRD Sarolangun pada 2022 tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp1,3 Miliar. Didalam dokumen pertanggungjawaban dana itu digunakan anggota Dewan untuk kegiatan reses seperti, belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, lembur, sewa mebel, sewa alat rumah tangga … Lanjutkan membaca Woww! Reses DPRD Sarolangun Rp1,3 Miliar Temuan BPK: Sekwan Enggan Dikonfirmasi, Ada Apa