Bandung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan telah menyelenggarakan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia sepanjang Oktober 2026 melalui rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
Selain memperluas jangkauan edukasi keuangan, pelaksanaan BIK 2026 juga mencatat berbagai capaian perluasan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, antara lain pembukaan 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun fintech.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen OJK bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10).
Dicky menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keuangan keluarga.
“Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK terus mendorong industri untuk menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Dicky juga menekankan pentingnya mengarahkan berbagai program literasi dan inklusi keuangan pada tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, 22 Oktober 2026.
Pembentukan DNKK diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pelaksanaan BIK 2026 juga mengedepankan pemerataan akses keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta berbagai kelompok prioritas, antara lain perempuan, pelajar dan pemuda, pelaku UMKM, pekerja sektor informal, petani dan nelayan, penyandang disabilitas, serta masyarakat perdesaan.
Pembukaan Puncak BIK dan FinExpo 2026 turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, pimpinan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), asosiasi, dan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan sebagai fondasi untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
“Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” ujar Dedi.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang bijak, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, serta menghindari perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyampaikan bahwa kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
“Melalui momentum FinExpo 2026 ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga akses keuangan semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, peternak, dan berbagai sektor produktif lainnya,” kata Darwisman.
Darwisman juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian BIK, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan beberapa kegiatan yang menyasar segmen prioritas masyarakat, diantaranya :
- Rangkaian edukasi keuangan bagi UMKM di wilayah Bogor, Bekasi dan Purwakarta sebanyak 15 kegiatan edukasi dengan total peserta mencapai 4.500 UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola arus kas, Menyusun pencatatan keuangan dan mengakses pembiayaan secara bijak.
- Edukasi keuangan kepada sekitar 2.000 santri Daarut Tauhiid pada 10 Oktober 2026 disertai seremoni pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Langkah ini diharapkan dapat menanamkan budaya menabung, kedisiplinan, serta kemampuan mengelola keuangan sesuai prinsip Syariah sejak dini di lingkungan pesantren.
- Pelaksanaan peringatan Pekan Tuli Internasional dengan tema “Menuju Kesetaraan Melalui Inklusi Keuangan” pada tanggal 24 Oktober 2026 di Sentra Wyata Guna Kota Bandung yang menjangkau sekitar 400 peserta disabilitas. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Expo Bazar 25 UMKM penyandang disabilitas, edukasi dan literasi keuangan kepada penyandang disabilitas tuli, penyerahan Simpanan Pelajar (Simpel) dan buku literasi keuangan kepada 10 SLB Kota Bandung, serta perlombaan untuk pelajar SLB dan umum.
FinExpo 2026 yang berlangsung dari 29 Oktober hingga 1 November 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal.
Kegiatan ini menghadirkan pameran produk dan layanan dari berbagai PUJK dan pelaku UMKM, serta beragam kegiatan edukatif dan interaktif, antara lain gelar wicara, lokakarya, kompetisi, dan hiburan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, sehingga mampu mengambil keputusan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkualitas, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
