AMPAR.ID, JAMBI – Pansus Gabungan DPRD Provinsi Jambi, menggelar Rapat Paripurna tehadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026. Jum’at (12/11/2021).
Persoalan kebutuhan dana untuk membiayai DUMISAKE sebesar Rp286 Miliar (bagi 143 kecamatan) menjadi pekerjaan serius Pemerintah Daerah, demikian pula fokus utama DPRD Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
BACA JUGA: Ketua DPRD Edi Purwanto ke Pedemo: Kami Komitmen Menyelesaikan Persoalan Truk Angkutan Batubara
“Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Pansus DPRD, diketahui bahwa tidak semua kegiatan DUMISAKE tahun 2022 mampu terbiayai sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang hanya mampu dilakukan sebagian mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia,” ungkap Jubir Pansus Gabungan DPRD Kemas Al Farabi.
Didalam rancangan perda tentang RPJMD ini, Kata Al Faribi, Pansus belum melihat penjelasan khusus terhadap program Dumisake. Seyogyanya dokumen ini haruslah menjelaskan arah kebijakan program DUMISAKE dan diberikan narasi secara utuh di dalam RPJMD ini, tidak hanya sebatas pemahaman umum saja.
BACA JUGA: Pansus DPRD Beri Saran dan Masukan Terkait RPJMD Provinsi Jambi
“Mengingat ini adalah prioritas pembangunan ke-2 ( kedua) dari 12 program prioritas pembangunan yang merupakan pengejawantahan janji politik Gubernur dalam kampanye. Sehingga pemahaman terhadap program prioritas ini dapat dimiliki secara utuh dan dapat dikontrol sebagai alat ukur/indikator pencapaian kinerja Gubernur,” ungkapnya
Selain itu, Pansus juga tidak melihat kerangka pendanaan pembangunan yang jelas dan utuh untuk program prioritas ini dalam bab VII dokumen ini. Al Farabi mengatakan, juga belum adanya penjelasan baik dari Pemerintah daerah maupun di dalam Dokumen RPJMD tentang bagaimana langkah-langkah strategis yang akan di lakukan oleh pemerintah agar 17 program yang disampaikan dalam RPJMD tersebut benar-benar tepat sasaran.
BACA JUGA: Al Haris Lepas Kafilah MTQ Korpri ke-V Tingkat Nasional juga Lantik Pengurus MPI
“Sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari program tersebut dapat dicapai dan tidak ada kesan ketidakadilan Pemerintah ditengah-tengah masyarakat,” terangnya.
Pada poin selanjutnya, Al Farabi yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Kota Jambi ini menyatakan, berkaitan dengan program Unggulan yang termuat dalam Dumisake, Pansus merekomendasikan adanya skema pelaksanaan kegiatan yang jelas, terukur, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Agar Bappeda Provinsi Jambi bersama SKPD terkait segera menyusun Petunjuk Operasional yang tertuang dalam Peraturan Gubernur terkait petunjuk teknis pelaksanaan program DUMISAKE,” tegasnya.
Ini mengingat banyaknya kegiatan dan minimnya waktu yang tersisa untuk persiapannya, disarankan agar Pergub/Kepgub yang akan dikeluarkan dapat meliputi seluruh kegiatan. Sehingga tidak lagi terjadi permasalahan pada pelaksanaan di lapangan nantinya.
“Khusus Program dumisake pada Dinas PUPR yang hanya memasukkan program bedah rumah, Pansus meminta agar program peningkatan fasilitas umum perkotaan (Kawasan Strategis Perkotaan) dapat dimasukkan sebagai bagian program dumisake. Sehingga kegiatan penanganan jalan lingkungan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat dilakukan,” tuturnya.
BACA JUGA: Niatnya Oh Yes, Terus Video Phone Sex Beredar, Oknum Anggota Dewan Merangin Jadinya Oh No!
Al Farabi menjelaskan, memastikan pendistribusian program/kegiatan OPD dan lintas OPD untuk realisasi DUMISAKE dengan disertai skema perencanaan yang jelas dan terukur sehingga pada proses penganggaran untuk lima tahun mendatang juga sejalan dan konsisten.
“Hal ini bertujuan di samping untuk memastikan siap dari sisi perencanaan, juga tidak terjadi tumpang tindih pada pos penganggaran. Dengan demikian efektfitas dan efisien anggaran bisa terwujud di tengah kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat dan pendapatan asli daerah yang belum signifkan,” ungkapnya.
Pansus DPRD berharap, agar kerangka pendanaan yang disiapkan Pemerintah Daerah, benar-benar mengedepankan azas prioritas dan manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat, tidak sekedar memenuhi janji politik dengan mengabaikan prioritas pembangunan yang bersifat wajib dan berdampak lebih luas bagi kemaslahatan masyarakat.
(adv/jd)
