JEMBER, AMPAR.ID — Bupati Jember, Muhammad Fawait, merespons gelombang unjuk rasa yang dilakukan pegiat sound horeg di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember pada Senin, 16 November 2026 lalu.
Aksi massa tersebut digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap wacana pelarangan aktivitas sound system berdaya tinggi yang selama ini memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Polemik sound horeg sendiri bukan hal baru dan sempat mencapai titik didih setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menerbitkan fatwa haram, yang kemudian disusul terbitnya surat edaran Gubernur Jawa Timur pada Agustus 2025.
Sebelum para pengusaha sound system turun ke jalan, sejumlah tokoh agama dan kalangan pesantren di Jember ternyata sudah terlebih dahulu melayangkan keberatan.
Mereka menyampaikan keluhan secara langsung maupun melalui surat resmi kepada pemerintah daerah karena menilai praktik di lapangan sudah melampaui batas kewajaran.
Kegiatan hiburan tersebut kerap melanggar ketentuan surat edaran gubernur karena beroperasi hingga dini hari, bahkan sering kali baru berhenti pada pukul 07.00 pagi.
Di sisi lain, massa yang berunjuk rasa pada 16 November lalu pada dasarnya tidak menutup diri terhadap regulasi.
Poin ini ditangkap langsung oleh pria yang akrab disapa Gus Fawait tersebut sebagai ruang dialog.
“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” ungkap Gus Fawait, Rabu (18/11/2026).
Menyikapi dua kepentingan yang berseberangan itu, Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen merumuskan jalan tengah.
Pemerintah daerah berupaya memastikan aktivitas hiburan masyarakat tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan aspek kenyamanan, kesehatan, maupun keselamatan warga sekitar.
Meski aturan pembatasan sebenarnya sudah tertuang dalam surat edaran gubernur, pengawasan di tingkat lapangan memerlukan sinergi lintas sektor.
Pemerintah daerah perlu menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat penegak hukum, mengingat kewenangan penerbitan izin keramaian tidak berada di tangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Jember berencana menerbitkan surat edaran bupati untuk mempertegas aturan main di lapangan.
Regulasi tingkat kabupaten ini nantinya akan merinci batasan lokasi, durasi waktu, hingga aspek teknis lainnya agar tidak lagi memicu gelombang protes dari kalangan tokoh agama.
“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapapun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” pungkasnya.











