AMPAR.ID – Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri menilai seleksi PPPK guru tahun ini teraneh dalam sejarah.
Pasalnya, guru honorer yang sudah ikut tes, nilainya tinggi, tetapi dinyatakan tidak lulus seleksi PPPK tahap I. Penyebabnya tidak ada formasi.
Anehnya lagi, yang tidak lulus diminta ikut tes tahap II dan III.
Baca Juga: Niatnya Oh Yes, Terus Video Phone Sex Beredar, Oknum Anggota Dewan Merangin Jadinya Oh No!
Padahal, pada tes tahap I jelas-jelas tidak ada formasi lagi.
“Ini aneh bin ajaib. Lulus passing grade, tidak ada formasinya. Masih disuruh ikut tahap berikutnya,” kata Jufri kepada JPNN.com, Sabtu (13/11).
Menurut Jufri, semestinya yang disuruh tes lagi bagi yang belum lulus passing grade. Yang sudah lulus passing grade cukup didata dan diberikan formasi tahap II.
Baca Juga: Lapor Pak Presiden, Menteri Pertanian Diduga Usir Jurnalis Didepan Gubernur Jambi
Kalau di tahap I banyak guru honorer yang lulus passing grade, pemerintah seharusnya legawa menerimanya. Mengingat tahap I dikhususkan untuk guru honorer di sekolah negeri yang masa pengabdiannya tidak sedikit.
“Penentuan kelulusan tahap I itu kacau. Yang nilai tinggi tergeser oleh guru induk. Padahal guru non-induk juga honorer lho,” ucapnya.
Dia menilai regulasi yang dibuat pemerintah malah menimbulkan masalah baru. Pemerintah bukannya menuntaskan semua masalah, malah memicu konflik baru.
Parahnya lagi, kebijakan pemerintah itu membuat guru honorer saling bermusuhan karena sama-sama merasa paling layak lulus.
“Kalau begini terus, kapan tuntasnya? Pemerintah hanya bisa membuat regulasi. Sedangkani pelaksanaan tambah amburadul,” serunya.
Baca Juga: Al Haris Temui Pendemo, Segera Dibangun Jalur Khusus Truk Angkutan Batubara
Andaikan Pemda yang mempekerjakan guru honorer membuka formasinya, Jufri yakin yang memenuhi passing grade pasti lulus PPPK. Tidak ada guru honorer yang sampai stres, sakit hati, dan kecewa.
“Sekali lagi kami menunggu itikad baik pusat maupun daerah. Jangan hanya maunya memeras tenaga kami, tanpa memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan lewat perubahan status menjadi PPPK,” pungkasnya.
Sumber: JPNN.com
