AMPAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna DPRD, dalam rangka tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 yang mana disampaikan sehari sebelumnya.
Dalam sidang paripurna Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin kembali memimpin Paripurna, yang juga di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD M. Jaafar dan Ilhamudin, Sekretaris Dewan Muhammad Ali, serta anggota dewan lainnya, sementara itu sidang tersebut, juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, para Unsur Forkopimda, dan para Pejabat dilingkup Pemerintah serta tamu undangan lainnya.
Terkait pemandangan Fraksi DPRD kemarin siang, Pemerintah Daerah memberi tanggapan, beberapa tanggapan diantaranya, yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, dimana dirinya mengatakan, dapat dijelakannya terhadap realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 75,6 persen.
“Berada pada pos pajak daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah, realisasi pajak daerah sebesar 49,09 persen dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar 93,81 persen, tentu saja ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat dari pandemi covid-19,” kata Bakhtiar usai Paripurna, Rabu (19/05/2021).
Dilanjutkan Bakhtiar, kedepannya pemerintah akan menyusun prognosa PAD lebih teliti dan akurat dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro sehingga PAD lebih realistis/ selain itu juga akan membuat data base PAD agar prognosa PAD lebih akurat.
“Selanjutnya terkait dengan penganggaran TPP yang tidak mencapai 100 persen, adalah karena realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terealisasi sesuai dengan prognosa yang din susun, kedepannya hal ini akan pemerintah perbaiki agar TPP dapat dibayarkan sesuai DPA masing-masing OPD dan sesuai dengan nilai anggaran TPP pada APBD,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pemandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah sepakat dengan Fraksi PKB bahwa keselarasan perencanaan dan penganggaran masih belum optimal dan akan terus di tingkatkan, namun bahwa akan ada subtansi yang dinilai dalam Laporan akuntabilitas (Lakip) adalah keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
Bakhtiar menambahkan, sedangkan berkenaan dengan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan akan pemerintah upayakan penunjang sarana dan prasarananya sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Terimakasih atas dukungan dari fraksi partai PKB mengenai pemisahan OPD yang menjalankan fungsi pendapatan dan belanja dengan mempedomani aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (ded/wan)
