AMPAR.ID, KOTAJAMBI- Isu wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 terus bergulir ditingkat nasional. Sementara, untuk Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, Pemilu 2024 sangat ditunggu. Karena ada pesta Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, yang mana masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota saat ini habis di 2023.
Lantas, bagaimana jika penundaan Pemilu ini direalisasikan para elit politik ditingkat pusat. Dari 2024 menjadi 2026. Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, mengatakan. Penundaan ini akan berdampak buruk dan merugikan sang petahanan.
“Petahana tentunya adalah Pak Maulana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Jambi,” ujar pria yang akrab disapa Hadi ini, mengawali perbincangan dengan AMPAR.ID, Kamis (3/3).
Kenapa petahana dirugikan?, lanjut Hadi. Karena dengan begitu lamanya penundaan itu, masyarakat bisa saja ‘melupakan’ dengan apa yang sudah dilakukan petahana selama menjabat. Ditambah lagi, jika pejabat sementara Walikota yang ditunjuk oleh Gubernur Jambi. Itu kepemimpinanya lebih bagus dan lebih baik.
“Seperti lebih intens turun ke masyarakat, lebih sering memberikan bantuan-bantuan langsung, maka masyarakat bisa lupa dengan petahana nya,” ujar Hadi.
“Apalagi Pjs (pejabat sementara)nya menjabat selama 4 tahun,” timpalnya.
Peniliti Indobarometer ini, mengibaratkan petahana akan kehilangan gelanggang politiknya. Jika memang Pemilu 2024 ini ditunda.
“Dan petahanan harus memulai semuanya dari nol lagi,” jelas Hadi.
Namun, lanjut Hadi, beda halnya jika Pemilu serentak 2024 berlangsung. Maka petahana akan sangat diuntungkan.
“Walaupun habis masa jabatan di 2023 dan Pemilunya berlangsung 2024. Artinya ada jarak waktu 1 tahun. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah malah menguntungkan petahana, karena waktu yang relatif tidak begitu lama ini, petahana bisa menambah daya kekuatan politiknya,” pungkas hadi.
Untuk diketahui, Wacana penundaan Pemilu 2024 berhembus baru-baru ini. Usulan datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskansar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sebagian besar partai di parlemen sudah menegaskan posisinya dalam wacana penundaan ini.
Selain PKB dan PAN, partai koalisi pemerintah yang ikut setuju dengan wacana ini adalah Golkar. Hal itu disampaikan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Artinya, ketiga partai pendukung wacana ini berkekuatan 187 kursi di parlemen.
Secara rinci, Golkar memiliki 85 kursi, PKB dengan 58 kursi, dan PAN 44 kursi.
Sedangkan, kelompok koalisi yang menolak adalah PDIP dengan 128 kursi, Gerindra 78 kursi, dan NasDem sebanyak 59 kursi. Kelompok oposisi pun ikut menolak wacana penundaan ini, dua partai adalah Demokrat dengan 54 kursi dan PKS sebanyak 50 kursi.
Secara kumulatif, sebanyak 369 kursi di parlemen menolak rencana penundaan pemilu 2024. Parpol yang menolak wacana ini secara umum beralasan akan mematuhi konstitusi dan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR.
Meski demikian, masih terdapat satu partai yang masih belum menunjukkan posisinya secara gamblang yaitu PPP yang memiliki 19 kursi di parlemen.
Berdasar hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR, disepakati Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari.
(dez)
