AMPAR.ID, JAMBI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akhirnya membuka lelang jabatan eselon II atau sekelas kepala OPD. Ada 4 kursi yang akan diisi oleh pejabat baru, pertama kursi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Kepala Biro Umum dan terakhir adalah Direktur RSUD Raden Mattaher.
Terkait lelang jabatan ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, selaku penitian penyelenggara lelang diminta harus mengutamakan transparansi publik. Hal ini diungkapkan oleh Jamhuri, salah seorang aktivis di Jambi.
“Dalam hal ini, BKD wajib transparan dong,” ujar Jamhuri, saat berbincang dengan AMPAR.ID, Senin (7/3).
Transparansi ini, sambung Jamhuri dalam hal background peserta lelang, baik itu tingkat pendidikannya maupun background kedinasan para pesertanya sebelumnya. Apakah masuk dan cocok dengan jabatan lelang yang akan diikuti.
“Jadi biarkan lah publik menilai, dan publik juga bisa memberikan masukan lah untuk panitia,” ungkap Jamhuri.
Menurut Jamhuri, pada proses lelang jabatan ini, tidak sedikit juga yang beramsumsi banyak ‘permainanan’. Tentunya di pemerintahan Gubernur Jambi Al Haris.
“Karena jika tidak terbuka akses ke publik. Disitulah peluang bermainnya. Jadi tidak salah jika nantinya kita berasumsi ada yang tidak benar pada suatu proses lelang jabatan,” jelas Jamhuri.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengumumkan pembukaan lelang jabatan pada akhir pekan kemarin. 4 jabatan mulai dari Kadisperindag, Kadishub, Kabiro Umum Setda Pemprov Jambi dan Direktur RS Raden Mattaher Jambi. Ke empat kursi ini saat diduduki oleh Pejabat sementara.
“Lelangnya sudah dibuka sejak kemarin 1 maret dan pengumuman akhirnya 18 April 2022,” ujar Hendrizal Kepala Badan Kepegaiawan Daerah Provinsi Jambi.(pth)
Lelang Jabatan, BKD Provinsi Jambi Diminta Transparan
Berita Terkait
