AMPAR.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi terus mengoptimalkan peran dalam upaya pencegahan Covid-19, terlebih dengan adanya varian Omicron. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se Provinsi Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Semagi Kabupaten Bungo, Selasa (08/03/2022).
Rapat Forkompimda se Provinsi Jambi Tahun 2022 mengambil tema “Sinergitas dalam rangka Penanganan Covid-19 Gelombang ke-3 dan Antisipasi Varian Omicron, serta Langkah-langkah Strategis dalam rangka Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keamanan di Provinsi Jambi”.
“Saat ini Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi harus terus mengingatkan masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, mengingat adanya Covid-19 varian Omicron. Satgas Covid-19 juga terus berupaya dalam meningkatkan capaian vaksinasi dosis lengkap di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, terutama vaksinasi anak dan lansia karena ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan Covid-19 di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Al Haris mengingatkan, kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk lebih waspada terhadap Covid-19 varian Omicron, jangan sampai terjadi lonjakan kasus seperti kasus Covid-19 sebelumnya. Satgas Penanganan Covid-19 harus terus berperan aktif dalam mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjalankann protokol kesehatan dengan baik dan benar, serta masyarakat juga harus saling mengingatkan baik di lingkungan keluarga dan sekitarnya, sebagai salah satu upaya bersama dalam pencegahan Covid-19 di Provinsi Jambi.
“Penyelenggaraan rapat ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis dengan persoalan yang ada di Provinsi Jambi, salah satunya adalah permasalahan Covid-19 dengan adanya varian Omicron. Intinya kami dari Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkompimda se Provinsi Jambi ingin lebih giat lagi kedepannya dalam melayani masyarakat dan segera mengambil langkah untuk melakukan koordinasi terhadap setiap permasalahan,” kata Al Haris.
Al Haris mengharapkan, melalui pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan, strategi, dan rekomendasi dalam upaya mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga Covid-19 varian Omicron.
Lebih lanjut, Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkompimda Se Provinsi Jambi juga terus berupaya dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, sehingga Provinsi Jambi terus kondusif. “Jika ada gangguan keamanan dan permasalahan pada masyarakat, dengan segera mungkin kita upayakan penyelesaiannya, agar permasalahan kecil tidak berkembang menjadi masalah besar, dan potensi masalah tidak berkembang menjadi masalah yang lebih rumit lagi, sehingga kami terus berupaya dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini secara berkesinambungan,” ungkap Al Haris.
Al Haris juga memaparkan, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, dilihat dari year-on-year tumbuh positif dan membaik yaitu sebesar 5,91% dibandingkan triwulan III tahun 2020, angka persentase penduduk miskin sebesar 7,67% atau 279,86 ribu jiwa. Gini ratio pada bulan September 2021 sebesar 0,315 yang berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin membaik yaitu tahun 2021 berada pada angka 71,63 masuk dalam kategori tinggi menurut standar United Nations Development Programme (UNDP).
Bupati Bungo, H.Mashuri,S.P.,M.M., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Forkompinda, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus berkomitmen menuntaskan pemberian vaksinasi kepada masyarakat Bungo sebagai salah satu upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Mukti Said mengatakan, tujuan rapat koordinasi Forkompimda pada tahun 2022 yaitu memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkompimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah. Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota dapat memfungsikan pusat pengendalian kritik di daerahnya supaya terbangun konektivitas antara pusat pengendali krisis Kabupaten/Kota dan Provinsi sehingga informasi di daerah dapat tersampaikan langsung dengan pusat krisis di Provinsi. (jd)
