AMPAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari melalui Komisi I, laksanakan Hearing bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (11/04/2022).
Hearing tersebut masih terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Jalan Jendral Sudirman, Muara Bulian.
“Dari beberapa hearing yang kita laksanakan hari ini bersama OPD, camat serta beberapa bagian pada Setda Kabupaten Batanghari. Ada anggaran yang menjadi silva atas kegiatan yang tidak terlaksana pada OPD dan beberapa Bagian Setda Batanghari tahun anggaran 2021,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari Sirojudin.
Lanjut Sirojudin, hampir rata-rata OPD mengatakan terkendala akibat Covid-19, namun Komisi I tidak terima alasan tersebut. Karena menghadapi Covid-19 ini bukan tahun pertama, sudah menjadi tahun kedua.
“Seharusnya pemda ataupun OPD bisa menganggarkan dan juga melaksanakan kegiatan itu secara maksimal dan se-efisiensi mungkin melaksanakan penganggaran dalam penghitungan maupun penyerapan,” ucapnya.
Menurut Sirojudin, OPD yang tidak mampu melaksanakan kegiatan, mesti di evaluasi kinerjanya. Ia berharap kedepan OPD dapat mempergunakan anggaran yang diminta sebaik mungkin, dan untuk itu DPRD siap bersinergi dalam mewujudkan visi misi Bupati Batanghari.
“Kalau memang tidak mampu menggunakan anggaran tidak tepat sasaran progresnya, lebih baik permintaannya disesuaikan kemampuan kinerja OPD. Apabila banyak kegiatan yang tidak terealisasi, bagaimana dapat mewujudkan visi misi Bupati terpilih yakni ‘Batanghari Tangguh’,” pungkasnya
