AMPAR.ID, MUARO JAMBI – Rapat Paripurna tentang penyampaian secara resmi rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD tahun Anggaran 2022 dipimpin langsung ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti didampingi wakil ketua II Ahmad Haikal, dan dihadiri oleh Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, Anggota DPRD Muaro Jambi, Forkopimda, kepala OPD dan para undangan lainnya, di Ruang Rapat, Jum’at (29/07/22).
Dalam penyampaiannya, ketua DPRD kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti mengatakan hari ini DPRD menggelar rapat paripurna tentang penyampaian secara resmi rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan plafon anggaran sementara tahun 2022.
“Marilah kita bersama-sama mendengarkan apa yang dipaparkan oleh PJ Bupati Muaro Jambi nanti,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah mengatakan rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan tentang penyampaian secara resmi rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan berubah plafon anggaran sementara tahun 2022.
“Rancangan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2022 merupakan bagian siklus pengelolaan keuangan daerah yang tertera dalam peraturan no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah tentang peraturan mendagri nomor 27 tahun 2021 tentang ke-kompakan penyusunan anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah tahun anggaran 2022,” kata Bachyuni.
Kondisi kemampuan keuangan daerah dalam rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.
1.terkait dengan pendapatan APBD murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.333.199.748.57 pada pendapatan APBD murni. Masalah dengan KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun 2022 menjadi Rp1.327.890.447.57 artinya berkurang sebesar Rp 5.39327350 penurunan pendapatan ini dikarenakan adanya perubahan target atas pendapatan asli daerah pendapatan transpor dan lain-lain.
Pendapatan daerah dan KUPA dan penyusunan penyesuaian porsi pendapatan belanja daerah pada APBD murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.370.849.666.92 adapun PPAS perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2022 menjadi Rp1.415.945.239.627 artinya ada penambahan.
Besarnya belanja daerah dikarenakan pembangunan mandatori dari pemerintah provinsi terkait dengan bantuan keuangan khususnya pemerintah wajib ke pemerintah desa.
Penyampaian ke 2. tentang BPK RI tentang belanja kerja perangkat daerah pengadaan pembiayaan penerimaan pembiayaan dan semua pembiayaan APBD murni tahun anggaran 2022 Rp 49.649.892.58 pada kupa dan PPAS perubahan menjadi sebesar Rp 88.238.521.40 Perda pertama nya penerima pembiayaan dikatakan target pendapatan BPK Pulau kayu Aro yang semula sebagai pendapatan dalam APBD tahun anggaran 2022 teryata teralokasi sepenuhnya pada pendapatan APBD tahun anggaran 2021.
“Pemberian jasa dari pengamanan pasien covid 19 kepada rumah sakit umum Daerah Ahmad Ripin dari kementerian kesehatan yang kita skor masuk ke rekening khas daerah sehingga tercatat menjadi sisa lebih kebutuhan anggaran silpa APBD tahun anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK,” kata Bachyuni.
Pengeluaran APBD murni tahun anggaran 2022 untuk penyekat modal pada Bank 9 sebesar lima milliar lebih pada KUPA menjadi nol.
Acara diakhiri dengan penyerahan hasil penyampaian secara resmi rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun Anggaran 2022 dari PJ Bupati ke Ketua DPRD kabupaten Muaro Jambi. (Adv)
