AMPARi.ID, BENGKULU – Data terbaru dari KKI Warsi menunjukkan bahwa luasan hutan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang signifikan, dari 653.422 hektar pada tahun 2022 menjadi 645.116 hektar pada tahun 2023. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius, terutama bagi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP.
Dempo Xler menekankan bahwa berkurangnya luasan hutan tidak hanya merugikan sumber daya alam, tetapi juga dapat memicu potensi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Bengkulu dikenal rentan terhadap bencana, terutama banjir yang sering melanda Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
“Dampak dari hilangnya hutan ini bukan hanya pada hilangnya sumber daya alam, tetapi juga potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,” ungkap Dempo.
(Tampak Penebangan Hutan. Foto: Dky/Ampar)
Dalam tanggapannya, Dempo mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera mengambil langkah tegas. Dia menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan dan pentingnya upaya serius dalam rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah mengalami kerusakan.
“Pemerintah perlu menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perusakan hutan dan melakukan upaya serius untuk rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah rusak,” tegasnya.
Dempo juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap semua izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bengkulu, menyebutnya rata-rata bermasalah.
“Saya sudah sering sampaikan, evaluasi semua izin Hutan Tanaman Industri di Bengkulu. Karena rata-rata bermasalah. Ini juga bagian ancaman kelestarian hutan kita yang terus rapuh,” ujarnya.
Hilangnya hutan di Bengkulu menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Bukan hanya untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga demi keselamatan masyarakat Bengkulu.(Dky/ADV)
