AMPAR.ID, SAROLANGUN – Peringatan atau warning keras bagi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat eselon II yang tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di OPD masing-masing dalam rangka mendukung program Sarolangun MAJU akan di non jobkan.
Pasalnya, program Sarolangun MAJU merupakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk lima tahun kedepan, yang tertuang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2029.
” Kepada seluruh perangkat daerah, evaluasi secara berkelanjutan, akan terus saya lakukan untuk melihat kinerja saudara dan saudari dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah yang di pimpin. Jangan pikir saya takut untuk melakukan non job, akan saya lakukan itu, kalaupun harus di PTUN silahkan saja,” tegasnya.
Bupati Sarolangun H.Hurmin juga menjelaskan sebagai perangkat daerah tentu merupakan pelaksana terhadap seluruh program prioritas untuk lima tahun kedepan, maka iapun menegaskan agar seluruh OPD untuk menyelaraskan dokumen Renstra OPD masing-masing untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarolangun menuju Sarolangun MAJU 2025-2029.
” Dalam penyusunan anggaran kita harus hati-hati, kita berpikir dengan anggaran bisa berdampak terhadap masyarakat. Kita merubah pola yang ada, kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Mari sama-sama kita berpikir untuk masyarakat Sarolangun,” katanya.
Diungkap H.Hurmin jika ada 313 ribu masyarakat Sarolangun membutuhkan uluran tangan kita dengan anggaran yang sedikit ini, dengan keikhlasan dan pemikiran kita yang positif insya Allah kami yakin Sarolangun akan lebih baik dan lebih maju kedepan.
Salah satu fokusnya, berupa program jalan lancar. Dimana program unggulan ini tentu harus bisa dilakukan seperti untuk pembangunan jalan di Desa Simpang Narso, Kecamatan Batang Asai, yang belum bisa masuk kendaraan roda empat. Di Kecamatan Pauh bagian timur, ada lima desa yang ketika hujan tidak bisa lewat sama sekali.
” Masyarakat tidak bisa keluar untuk bawa hasil pertanian atau perkebunan, ini yang harus kita pikir bersama. TKD, yang belum terangkat PPPK itu kajiannya seperti apa. Kami minta satu bahasa bagiamana Sarolangun bisa lebih baik. Saya yakin dan percaya, kalau kita masih berpikir positif, Sarolangun maju bisa kita lakukan,” tutupnya.
(Fdn)
