AMPAR.ID, Jambi- Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menanggapi serius maraknya isu mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut mengalami nonjob atau tidak mendapatkan penempatan tugas tanpa kejelasan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan audit secara profesional, terbuka, dan bebas dari tekanan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Inspektorat Provinsi Jambi saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut. Dalam prosesnya, Inspektorat juga telah memanggil sejumlah ASN yang diduga menjadi korban dari kebijakan nonjob ini untuk dimintai keterangan.
“Saya berharap Inspektorat bisa menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme. Silakan ambil keterangan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan pastikan prosesnya adil serta tidak mengandung unsur intimidasi,” ujar Hafiz Fattah saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/7/2025).
Lebih lanjut, Hafiz menilai bahwa isu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kejelasan status para ASN yang terdampak sangat penting demi menjaga marwah birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa proses mutasi atau penonaktifan dilakukan secara sewenang-wenang. Kita ingin pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika mereka tidak diberdayakan secara optimal, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap keputusan yang menyangkut karier ASN harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hafiz.
DPRD Provinsi Jambi, kata Hafiz, siap mengawal jalannya proses audit ini dan akan meminta laporan perkembangan dari Inspektorat secara berkala.
“Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada hak ASN yang terabaikan,” pungkasnya.(*)
