AMPAR.ID – Gubernur Jambi, Al Haris menyerahkan bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Jambi sebanyak 10,189 ton kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Sarolangun. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Camat Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Sabtu (13/6/2026).
Bantuan tersebut disalurkan sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.
Turut mendampingi Gubernur Al Haris dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Edi Kusmiran, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Bustanul Aripin.
Dalam sambutannya, Al Haris menjelaskan bahwa bantuan baru dapat direalisasikan pada Juni 2026 karena usulan dari pemerintah daerah baru disampaikan pada Mei, setelah banjir terjadi pada akhir April lalu.
“Usulan bupati itu pada bulan Mei, sementara banjir terjadi pada akhir April. Karena itu bantuan baru bisa direalisasikan pada Juni ini,” kata Al Haris.
Menurutnya, penyaluran beras cadangan pemerintah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten yang kemudian diproses oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebelum didistribusikan ke daerah terdampak.
“Beras ini diberikan berdasarkan usulan dari bupati kepada pemerintah provinsi. Setelah melalui proses administrasi, bantuan baru dapat kami distribusikan ke seluruh wilayah yang membutuhkan,” ujarnya.
Al Haris menegaskan bahwa fungsi cadangan pangan pemerintah tidak hanya untuk penanganan bencana alam, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam kondisi nonbencana, seperti daerah rawan pangan maupun saat terjadi gejolak harga beras.
Selain menyalurkan bantuan, Gubernur juga menyoroti pentingnya ketersediaan stok beras di gudang Bulog. Menurutnya, stok beras di Sarolangun cukup memadai, namun distribusi sempat terkendala proses administrasi dan penyesuaian harga.
“Pastikan dulu status lahannya. Jika sudah jelas, kita akan mendorong percepatan pembangunan gudang Bulog permanen di Sarolangun,” katanya.
Al Haris juga meminta DPRD bersama pemerintah daerah segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Regulasi tersebut dinilai penting agar beras cadangan dapat digunakan lebih fleksibel, baik saat terjadi bencana maupun kondisi nonbencana.
“Kalau sudah ada perda, beras cadangan ini bisa digunakan tidak hanya saat bencana alam, tetapi juga untuk daerah rawan pangan, gejolak harga, maupun kondisi darurat lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa cadangan beras merupakan aset pemerintah yang harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi agar penyalurannya tepat sasaran.
“Mohon maaf apabila pengiriman bantuan sedikit terlambat karena ada proses administrasi yang harus kami selesaikan agar lebih aman dan tertib,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir.
Menurut Gerry, bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tersebut akan membantu meringankan beban sekitar 6.000 jiwa yang terdampak banjir di empat kecamatan.
“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi perhatian Bapak Gubernur beserta jajaran Dinas Ketahanan Pangan. Bantuan ini sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana,” katanya.
Gerry mengungkapkan, berdasarkan data sementara, masih terdapat tujuh kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang terdampak banjir. Karena itu, pihaknya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi dapat terus berlanjut untuk menjangkau wilayah lain yang belum menerima bantuan.
“Kami berharap ke depan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi dapat diperluas ke kecamatan-kecamatan lain yang juga terdampak banjir,” pungkasnya. (Adv)
