JAMBI, AMPAR.ID – Nasib pilu harus dialami oleh sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik, hak mereka berupa upah kerja selama dua bulan terakhir justru belum kunjung dibayarkan hingga saat ini.
Keluhan tersebut mencuat setelah beberapa pegawai memberanikan diri menyuarakan kondisi mereka yang kian memprihatinkan. Hingga memasuki pekan kedua bulan Juli, hilal pembayaran gaji yang mereka nanti-nantikan tak kunjung menunjukkan kejelasan.
Salah seorang pegawai PPPK paruh waktu yang enggan nama nya disebut, dan bertugas di salah satu biro di lingkup Pemprov Jambi, dengan suara bergetar dan tatapan nanar, menuturkan betapa beratnya bertahan hidup tanpa kepastian upah.
”Kami ini cuma pekerja paruh waktu, yang penghasilannya tidak seberapa jika dibanding pejabat di atas. Tapi kenapa hak kami yang kecil ini pun harus ditunda? Gaji ini adalah satu-satunya harapan kami untuk memberi makan anak dan istri, serta menyambung kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya dengan nada lirih saat ditemui media ini, Kamis (9/7/2026).
Ia menambahkan, bagi masyarakat berkecukupan, keterlambatan ini mungkin hal biasa. Namun bagi mereka yang hidup dari upah bulanan yang pas-pasan, dua bulan tanpa penghasilan adalah sebuah bencana dapur yang tidak mengepul. Tak jarang, mereka terpaksa berutang ke sana kemari demi memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan saat pulang sekolah.
”Setiap hari kami tetap datang, tetap bekerja profesional menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Tapi setiap pulang ke rumah, rasanya dada ini sesak melihat istri yang bingung mau masak apa besok, dan anak yang meminta uang jajan tapi tidak bisa kami penuhi. Kami sangat memohon ketegasan dan kebijakan dari Pemprov Jambi. Tolong segera cairkan gaji kami, jangan biarkan keluarga kami makin menderita,” rintihnya, tak mampu menyembunyikan rasa sedih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Jambi.
Para pekerja paruh waktu tersebut hanya bisa menggantungkan asa pada nurani para pemangku kebijakan. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelesaikan persoalan administrasi atau apa pun yang menyumbat hak-hak para pekerja kecil ini. Sebab bagi mereka, selembar rupiah dari gaji tersebut adalah penentu bertahan atau tidaknya sebuah keluarga esok hari.
(Red)
