Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan, melainkan sebuah momentum politik yang menarik untuk membaca kembali relasi antara konstitusi, kekuasaan, dan demokrasi di Indonesia.
Setelah surat pengunduran diri Gibran diterima oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026, proses pengisian jabatan Wakil Presiden mulai memasuki tahapan konstitusional. MPR telah menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh MPR terhadap dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Secara konstitusional, mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, di balik prosedur ketatanegaraan itu, terdapat persoalan politik yang jauh lebih mendasar: sejauh mana proses pergantian Wakil Presiden mencerminkan kehendak rakyat, dan sejauh mana ia menjadi ruang artikulasi kepentingan elite politik?
Pertanyaan ini penting karena dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan. Keduanya tidak hanya terikat dalam hubungan kelembagaan, tetapi juga dalam satu kesatuan legitimasi elektoral yang diberikan melalui pemilihan umum.
Ketika salah satu dari pasangan tersebut berhenti di tengah masa jabatan, situasi politik dan ketatanegaraan tentu berubah. Mekanisme penggantian tidak lagi dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan melalui proses yang melibatkan Presiden dan MPR. Di sinilah muncul persoalan menarik mengenai hubungan antara legitimasi elektoral dan legitimasi konstitusional.
Konstitusi dan Ruang Politik Elite
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih salah satu di antara dua nama tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan sampai berakhirnya masa jabatan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dari perspektif ketatanegaraan, pengaturan tersebut merupakan bentuk antisipasi agar stabilitas pemerintahan tidak terganggu oleh persoalan pergantian pejabat negara.
Namun, konstitusi tidak bekerja dalam ruang yang sepenuhnya steril dari kepentingan politik. Presiden sebagai pengusul calon tentu memiliki pertimbangan politik, pemerintahan, dan strategis. Demikian pula MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih, di dalamnya terdapat konfigurasi kekuatan partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah.
Dengan demikian, proses pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kekuasaan di antara aktor-aktor politik yang terlibat.
Dalam konteks ini, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata siapa figur yang akan dipilih, melainkan kepentingan politik apa yang berada di balik proses penentuan figur tersebut.
Apakah calon yang diajukan benar-benar didasarkan pada pertimbangan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan membantu Presiden menjalankan pemerintahan? Ataukah proses tersebut lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi pembagian pengaruh, kompromi koalisi, dan kepentingan politik jangka panjang?
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap aktor politik tertentu, melainkan bagian dari kontrol demokratis terhadap proses pengambilan keputusan yang menyangkut jabatan publik tertinggi di negara ini.
Demokrasi memang tidak mungkin sepenuhnya terbebas dari kompromi politik. Namun, kompromi politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kepentingan publik, bukan justru mengubah jabatan negara menjadi ruang distribusi kekuasaan di antara elite.
Mandat Rakyat dan Legitimasi Konstitusional
Persoalan berikutnya adalah hubungan antara mandat rakyat dan legitimasi konstitusional.
Dalam pemilihan presiden, rakyat memiliki kesempatan menentukan secara langsung pasangan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan selama lima tahun. Pilihan tersebut merupakan bentuk kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.
Akan tetapi, dalam mekanisme penggantian Wakil Presiden, rakyat tidak lagi terlibat secara langsung melalui pemungutan suara. Keputusan berada di tangan MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.
Apakah hal ini berarti Wakil Presiden pengganti memiliki legitimasi demokratis yang lebih rendah dibandingkan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat?
Jawabannya perlu ditempatkan secara proporsional. Secara hukum, Wakil Presiden pengganti tetap memperoleh legitimasi konstitusional karena proses pengangkatannya didasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian, tidak tepat apabila proses tersebut langsung dianggap tidak demokratis hanya karena tidak melibatkan pemilihan langsung oleh rakyat.
Namun, legitimasi konstitusional tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan legitimasi politik dan kepercayaan publik.
Di sinilah pentingnya membedakan antara legalitas dan kualitas demokrasi. Sebuah keputusan dapat sah secara konstitusional, tetapi proses politik yang melatarbelakanginya tetap perlu diuji dari aspek transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan orientasi kepentingan publik.
Demokrasi tidak cukup hanya memastikan bahwa sebuah keputusan diambil melalui prosedur yang benar. Demokrasi juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, meskipun rakyat tidak memilih secara langsung Wakil Presiden pengganti, suara publik tidak boleh kehilangan relevansinya. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengetahui pertimbangan politik, kapasitas calon, rekam jejak, serta alasan di balik pilihan yang akan diambil oleh Presiden dan MPR.
Prabowo dan Konsolidasi Kekuasaan
Pergantian Wakil Presiden juga tidak dapat dilepaskan dari konteks pemerintahan Prabowo Subianto. Posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden, tetapi bagian dari konfigurasi kepemimpinan nasional yang memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan.
Karena itu, pilihan Presiden terhadap dua calon yang akan diajukan kepada MPR tentu menjadi keputusan strategis. Figur yang dipilih nantinya bukan hanya akan mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan politik antara pemerintah, partai koalisi, dan berbagai kekuatan politik di luar pemerintahan.
Dalam perspektif ilmu politik, situasi ini dapat dibaca sebagai momentum konsolidasi kekuasaan. Pergantian Wakil Presiden membuka ruang bagi penataan ulang hubungan politik di dalam pemerintahan, termasuk kemungkinan perubahan keseimbangan pengaruh antarkelompok elite.
Akan tetapi, konsolidasi kekuasaan tidak selalu identik dengan penguatan demokrasi. Konsolidasi dapat memperkuat efektivitas pemerintahan apabila dibangun melalui kepemimpinan yang kompeten, koordinasi kelembagaan, dan orientasi kebijakan yang jelas. Sebaliknya, konsolidasi yang terlalu berorientasi pada kepentingan elite berpotensi mempersempit ruang kontrol politik dan mengurangi kualitas representasi publik.
Karena itu, Presiden Prabowo menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pengajuan calon Wakil Presiden tidak semata-mata menjadi keputusan politik untuk menjaga keseimbangan koalisi, tetapi juga menjadi pilihan strategis bagi keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa.
Wakil Presiden yang akan datang seharusnya memiliki kapasitas untuk menjadi mitra kepemimpinan Presiden, bukan sekadar representasi kepentingan kelompok politik tertentu.
Jangan Biarkan Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia adalah kuatnya dominasi elite dalam menentukan arah keputusan politik. Rakyat memiliki ruang yang sangat besar ketika pemilihan umum berlangsung, tetapi ruang tersebut cenderung menyempit ketika keputusan-keputusan strategis negara ditentukan melalui mekanisme politik antarelite.
Fenomena penggantian Wakil Presiden ini memberikan gambaran menarik mengenai persoalan tersebut.
Di satu sisi, mekanisme konstitusi memang memberikan kewenangan kepada Presiden dan MPR untuk menyelesaikan kekosongan jabatan. Di sisi lain, proses tersebut tetap harus berada dalam pengawasan publik agar tidak berkembang menjadi sekadar kesepakatan politik tertutup.
Transparansi menjadi penting, bukan untuk menggantikan kewenangan konstitusional lembaga negara, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab.
MPR, sebagai lembaga yang akan menentukan Wakil Presiden pengganti, memiliki tanggung jawab politik untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kualitas figur yang diusulkan. Begitu pula Presiden, yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan calon berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek.
Publik juga perlu mendapatkan ruang informasi yang memadai mengenai kapasitas, integritas, pengalaman, dan visi calon yang akan dipilih. Dengan demikian, meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pemungutan suara, proses politik tersebut tetap memiliki keterbukaan dan akuntabilitas demokratis.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, tetapi juga tentang bagaimana kewenangan itu digunakan dan untuk siapa keputusan tersebut dibuat.
Mengembalikan Orientasi Kekuasaan kepada Kepentingan Publik
Pergantian Wakil Presiden seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa politik yang hanya menarik perhatian karena melibatkan figur dan kepentingan elite. Peristiwa ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.
Kita membutuhkan Wakil Presiden yang tidak hanya memiliki kedekatan politik dengan Presiden atau dukungan dari kekuatan partai tertentu, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Lebih dari itu, proses penggantian ini harus menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah milik partai politik, kelompok koalisi, ataupun individu tertentu. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang keberadaannya harus diabdikan untuk kepentingan rakyat.
Konstitusi memang memberikan kewenangan kepada Presiden dan MPR untuk menentukan Wakil Presiden pengganti. Namun, kewenangan konstitusional tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ruang bebas tanpa tanggung jawab politik kepada masyarakat.
Sebab, legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan memenuhi prosedur konstitusional, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga kepercayaan rakyat.
Pada akhirnya, persoalan utama dalam pergantian Wakil Presiden bukanlah siapa yang akan menduduki kursi tersebut, melainkan apakah proses politik yang mengantarkannya mampu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
Jangan sampai pergantian Wakil Presiden hanya menjadi panggung baru bagi negosiasi elite, sementara rakyat kembali ditempatkan sebagai penonton. Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin setiap lima tahun, melainkan demokrasi yang memastikan bahwa setiap keputusan kekuasaan, termasuk di luar momentum pemilu, tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
