AMPAR.ID \– Upaya mencegah praktik kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diperkuat. BPJS Kesehatan membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan berbagai pihak guna menjaga integritas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan program JKN.
Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.
BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Selain itu, diterapkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI), penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP
Menurut Prihati, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.
Terlebih, cakupan kepesertaan JKN terus meningkat. Hingga 1 November 2026, program ini telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Karena itu, pengendalian kecurangan dinilai harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi, hingga penanganan.
BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
Untuk memperkuat kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kerja sama lintas sektor dalam pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik pencegahan kecurangan.
INHAFA akan menjalankan tiga peran strategis, yakni menjadi forum kolaborasi lintas sektor, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menegaskan bahwa pengendalian kecurangan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.
Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya membangun sistem JKN yang tangguh dan mampu mendeteksi serta menangani praktik kecurangan secara efektif.
Ia juga mendorong penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan bagi pelapor, serta penutupan celah tata kelola yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Dalam kegiatan INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan JKN.
Penghargaan tersebut mencakup kategori tokoh inspiratif anti-kecurangan, tim pencegahan kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemerintah daerah dengan komitmen anti-kecurangan.
Melalui penguatan sistem, pengawasan, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor, ekosistem anti-kecurangan diharapkan semakin kuat sehingga pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dapat berlangsung secara berintegritas dan berkelanjutan.
















