AMPAR.ID – Penolakan Ribka Tjiptaning untuk divaksin Corona berbuntut panjang. Bukan hanya digeser dari Komisi IX DPR (Kesehatan) ke Komisi VII DPR (energi), politisi PDIP ini juga dilarang berbicara ke publik.
Sosok Ribka menjadi sorotan karena sikap tegasnya menolak divaksin Corona buatan Sinovac, China.
Penolakan tersebut dia sampaikan saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, belum lama ini.
Dia beralasan, Sinovac belum melewati uji klinis tahap ketiga dan vaksin justru memperburuk keadaan. Dia mencontohkan, vaksin polio yang justru bikin orang lumpuh, atau kaki gajah.
Penolakan Ribka ini menjadi omongan. Pasalnya, penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI ini berasal dari PDIP, partai utama pendukung pemerintahan Jokowi.
Gara-gara sikapnya itu, dia langsung ditegur partainya. Meski sudah ditegur, Ribka masih juga ngegas menolak vaksin. Akibatnya, dia digeser oleh partainya ke Komisi VII yang membidangi energi.
Sejak digeser, Ribka mulai irit bicara ke media. Saat media meminta tanggapannya soal Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Purnomo yang terpapar Corona meski sudah divaksin, Jumat (22/1), Ribka tiarap alias tidak mau bicara dulu.
Dengan sopan, dia meminta media memahami kondisi yang terjadi dengan dirinya.
“Aku mohon maaf ya dik, tidak boleh bicara apapun dengan wartawan. Mohon dimaklumi. Nanti alam yang menjawab,” tutur Ribka melalui pesan WhatsApp.
Media mencoba mengkonfirmasi pernyataan Ribka tersebut ke PDIP, namun mereka memilih bungkam.
Salah satunya, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno yang mengaku tidak mengetahui adanya perintah dari partai agar Ribka tidak berbicara dengan media.
“Langsung saja ke dia. Nggak tahu juga (dilarang ngomong-red). Sebagian besar sedang WFH (work from home),” ujar Hendrawan, kemarin.
Sikap PDIP yang melarang Ribka bicara disayangkan para pengamat.
Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio mempertanyakan, demokrasi dalam partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
“Demokrasi nggak? Ya mungkin itu demokrasi versi PDI Perjuangan,” sindirnya, kemarin.
Menurut Hendri, ada dua pesan yang ingin disampaikan PDIP atas persoalan Ribka. Pertama ke publik. PDIP ingin dinilai sebagai partai yang solid. Kedua ke internal partai. PDIP ingin mengingatkan kadernya untuk satu suara, khususnya terkait kebijakan pemerintah.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari juga ikut berkomentar. Menurut dia, kejadian Ribka sebagai penegasan bahwa seluruh kader PDIP harus sesuai dengan perintah Megawati.
“PDIP itu ada terminologi tegak lurus dengan ketua umumnya. Maka kemudian, sikap tegak lurus itu yang mau ditunjukkan ke publik,” ulasnya.
Qodari juga menilai, PDIP ingin kadernya bersungguh-sungguh mendukung pemerintah, baik dalam mengatasi pandemi maupun ekonomi. Sehingga publik memandang PDIP mati-matian dukung Jokowi.
“Ini juga menjaga hubungan baik dengan Presiden yang notabene kader PDIP sendiri,” cetusnya.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menganggap Ribka tengah dihukum oleh partai. Tujuannya, agar kader lain tidak mengikuti apa yang dilakukannya.
“Di politik ada hukum besi partai yang tak kuasa dilawan setiap anggota dewan. Semua perintah partai harus diikuti. Itu yang bisa ditangkap dari pengakuan Ribka. Ia tak berkutik saat dipindahkan komisi lain,” cetus Adi.***
Sumber: Naviri
