AMPAR.ID, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi, Abdulah Sani, membuka Workshop Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Jambi.
Kegiatan yang diikuti semua AAIPI se kabupaten/kota, ini juga dihadiri oleh Kepala BKKP, Inspektur Jambi, Inspektur III kemendagri, di auditorium Rumas Dinas Gubernur, Selasa pagi (9/11)
Abdulah Sani dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Workshop yang diprakarsai oleh Kemendagri dan BPKP ini sangat istimewa, Inovasi baru dari kemendagri ini harus kita laksanakan dengan baik.
“Inovasi baru dari kemendagri harus dilaksanalan dengan baik, dan sejalan juga dengan visi jambi MANTAP agar pengelolaan yang berada di desa jauh dari penyimpangan dan Siswaskeudes harus bermanfaat bagi masyarakat,” ucap wagub
Lalu kata Sani, Ia menyakinkan semua yang bahwa apa yang dilakukan semua ini Insya Allah menjadi amal ibadah.
“Mari kita niatkan, kita yakini yang kita lakukan sekarang dan seterusnya mudah mudahan menjadi amal ibadah kita semua dan penyebaran dan pemerataan yang dilakukan pemerintah pusat supaya desa sungguh-sungguh sangat bisa di berdayakan,” terang Wagub
Wagub menjelaskan Desa yang berada di Provinsi Jambi sangat banyak, dana yang digelontoroan bukan sedikit.
“Provinsi Jambi ini mencapai 1399 desa dan 130 kecamatan berapa anggaran yang di gelontorkan, dengan anggaran sebesar itu maka Sistem pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Kedepan ayo bangkit kembali semangat kembali untuk memberikan pengawasan dan harus memberikan dampak signifikan peningkatan pengawasan,” tegas Wagub
Inspektur Inspektorat III Kemendagri Elfin Ilyas, mengatakan pengawasan pengelolaan keuangan desa diperlukan dalam percepatan pembangunan di desa itu.
“Membangun tata kelola keuangan desa yang berintegritas sangat diperlukan. Kita kawal keuangannya karena banyak program di desa. Kita juga kerjasama dengan KPK terkait desa yang anti korupsi.” katanya
“Kita harapkan desa ke depan tidak hanya mencegah korupsi, tetapi menjadi role model bagi desa lainnya. Jadi desa dalam pengawasan itu menjadi desa yang memiliki kepercayaan terhadap masyarakat,” tegas Elfin Ilyas.
Sementara, Sueb selaku kepala BPKP provinsi Jambi mengatakan diperlukan pengawasan yang konsisten terhadap pengelolaan keuangan desa. Pasalnya, selain dana desa, tak jarang desa juga mendapatkan kucuran dana dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan jumlahnya bisa mencapai miliaran, memerlukan pengawasan oleh untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan keuangan desa,” ujar Sueb.
Ditambahkannya, sebagai pembina keuangan negara dan juga pemerintah, BPKP dalam bekerja melalui beberapa aspek yaitu sistem, regulasi, bimbingan dan konsultasi dalam hal sistem dalam penggunaan aplikasi tersebut.
“Tentu dengan adanya aplikasi ini akan sangat membantu, mempermudah pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa,” jelas Sueb.
(Jd)
Diskusi tentang inipost