AMPAR.ID, JEMBER – Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) dinilai menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jember dalam memastikan kebijakan tepat sasaran.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Gus Mamak, menyebut pendekatan ini mampu meminimalkan kesalahan akibat laporan yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Menurutnya, kehadiran langsung bupati di desa menjadi cara efektif untuk melihat realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
“Bupati tidak boleh hanya menjadi penerima laporan di atas kertas. Dengan berkantor di desa bersama jajaran kepala dinas, bupati bisa melihat fakta riil di masyarakat. Ini adalah langkah preventif agar kebijakan tidak salah sasaran akibat laporan bawahannya yang sekadar Asal Bapak Senang,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Ia juga menilai bahwa interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat menciptakan hubungan yang lebih kuat dibandingkan komunikasi formal semata.
“Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang autentik. Ada ikatan emosional yang tercipta saat bupati hadir di tengah-tengah warga, sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah,” tambahnya.
Selain berdampak pada ketepatan kebijakan, Gus Mamak menyebut program ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal.
“Justru dengan turun langsung, bupati bisa mengidentifikasi potensi sumber daya alam Jember yang selama ini mungkin belum tergarap. Jadi, tujuannya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjebolkan anggaran,” tegasnya.
Di tengah isu krisis energi dan kenaikan BBM, ia mengapresiasi langkah efisiensi yang diterapkan selama pelaksanaan program.
“Bupati sudah memberikan teladan dengan memangkas jumlah iring-iringan kendaraan. Para kepala OPD dan kabag kini dibawa dalam satu kendaraan besar. Artinya, secara substansi program tetap jalan, namun secara operasional tetap hemat energi dan efisien,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menekankan bahwa layanan berbasis digital belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada lansia, masyarakat di wilayah tertentu, serta warga dengan keterbatasan literasi digital yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata.
“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” lanjutnya.
Menurutnya, sinergi antara layanan digital dan kehadiran langsung akan terus dikembangkan agar penyelesaian persoalan masyarakat bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
“Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan bersama agar pelayanan benar-benar menjangkau semua,” pungkasnya. (adv)
