KPK Soal Proyek Siluman di Dinas PUPR Jambi; Bangunnya Pakai Duit Siapa?

AMPAR.ID, JAMBI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti dugaan praktik kecurangan pekerjaan yang mendahului anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada OPD Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatkan, secara aturan proyek pembangunan baru bisa dilaksanakan apabila sudah ada mata anggarannya.

“Prinsip dalam pelaksanaan suatu kegiatan proyek, pertama harus ada anggaran dahulu. Dan anggaran itu sudah harus di setujui, artinya sudah harus ada perdanya terkait alokasi anggaran,” kata Alexander Marwata kepada awak media saat menghadiri acara pembukaan Roadshow Bus KPK di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (14/9/2023).

Wagub Abdullah Sani Apresiasi Mobil Pelayanan Kejati Jambi di Pameran Roadsow KPK

Pemerintah, Kata Alexander, tidak boleh menandatangani kontrak sepanjang belum tersedia anggaran.

“Tidak boleh ada yang menandatangani kontrak proyek, apalagi mengerjakan proyek sebelum dianggarakan,” tegas Alexander.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai proyek tersebut telah selesai dikerjakan namun pemerintah baru akan memasukkan anggarannya di APBD-P tahun 2023, Alexander kaget. Dirinya justru bertanya dari mana asal anggaran tersebut.

“Terus kemarin bangunnya pakai duitnya siapa,” cetus Alexander

Pemprov Jambi ke KPK: Kita Komitmen Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pertambangan Batubara

Alexander menjelaskan, proyek pemerintah boleh dibangun tanpa menunggu anggaran jika terjadi suatu hal yang sifatnya darurat atau extraordinary. Jika tidak, itu sangat tidak boleh dilakukan.

“Kalau sifatnya darurat atau extraordinary, misalnya nih bencana alam, di satu sisi APBD nya belum tersedia, karena ini menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan, itu bisa saja. Nanti alokasinya dianggarkan untuk tahun depan. Tapi itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Dari data yang berhasil dikumpulkan media ini beberapa kegiatan yang diketahui pekerjaannya selesai sebelum pembahasan anggaran di DPRD :

1.Pembangunan pagar pendopo rumah dinas gubenur 180 juta.

2.Lanskap pendopo rumah dinas gubenur 150 juta.

3.Prmbangunan gerbang pendopo rumah dinas gubebur 180 juta.

4.Pemasangan conblok pendopo rumah dinas gubenur 190 juta.

5.Pengerasan jalan ViP bandara 820 juta

6.Pengaspalan jalan VIP bandara 6,2 Miliar

(JP/MIN)