Ahli Waris Korban Covid-19 Seharusnya Juga Dibantu

AMPAR.ID – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Kementerian Sosial yang cepat menyalurkan santunan bagi keluarga dari 8 korban meninggal akibat gempa yang terjadi di Malang dan Lumajang Provinsi Jawa Timur.

HNW meminta Menteri Sosial berlaku adil dan tak tebang pilih dengan memastikan seluruh keluarga korban meninggal akibat bencana di tanah air mendapatkan santunan.

Contohnya, bencana banjir di NTT dan bencana gempa di Sulawesi Barat juga mendapatkan santunan sebesar Rp 15 juta per korban meninggal sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Hidayat juga mendesak Mensos melaksanakan amanah UU dan Permensos tersebut dengan turut memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal akibat Covid-19.

“Kami apresiasi gerak cepat Kemensos dalam menyalurkan bantuan bagi keluarga korban meninggal akibat bencana di Malang sekaligus mengingatkan agar seluruh keluarga korban bencana termasuk di Sulawesi Baratdan NTT, juga termasuk bencana Non-Alam Covid-19, juga mendapatkan hak diberikan santunan oleh negara. Ini sesuai amanah Undang-Undang,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 14 April 2021

Hidayat yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Sosial ini menjelaskan berdasarkan data BNPB, jumlah bencana alam di Indonesia hingga 9 Maret 2021 mencapai 763 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 275 orang.

Data itu belum termasuk bencana banjir di NTT yang menewaskan 179 orang hingga 12 April 2021.

HNW mendapat informasi bahwa Kementerian Sosial telah menyalurkan santunan korban meninggal gempa Sulawesi Barat kepada 108 ahli waris dan santunan korban banjir NTT kepada 120 ahli waris sehingga masih terdapat setidaknya 226 ahli waris korban meninggal sepanjang tahun 2021 yang perlu dipastikan oleh Kementerian Sosial perihal status penerimaan hak santunannya.

Politikus yang juga Wakil Ketua Majlis Syura PKS ini juga mendesak agar Menteri Sosial bersikap adil dalam menjalankan UU terkait kewajiban santunan.

Pasalnya, keluarga korban meninggal akibat covid-19 juga berhak mendapatkan santunan tersebut namun diabaikan oleh Kemensos dengan dalih anggaran tidak tersedia.

Padahal faktanya ada anggaran yg sudah diberikan sebagai santunan korban bencana alam sebagaimana telah diberikan unt Malang dan lain-lainnya.

HNW menerima banyak aduan dari masyarakat korban covid-19 yg menolak ketidakbijakan penghapusan program santunan ahli waris korban covid-19.

Menurut HNW, warga meminta hak mereka agar santunan itu tetap diberikan kpd mereka, paling tidak bagi korban sebelum dikeluarkannya penghentian sepihak oleh Mensos pada Februari 2021.

Menurutnya, Kemensos masih bisa mematuhi ketentuan UU tersebut dengan cara realokasi anggaran internal maupun pengajuan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan.
Anggaran yang dibutuhkan pun hanya sekitar Rp 640 Miliar, sangat kecil dibandingkan anggaran perlindungan sosial pada program PEN tahun 2021 sebesar Rp 157,4 Triliun.

“Ibu Mensos jangan tebang pilih dalam melaksanakan UU terkait kewajiban santunan. Seluruh korban bencana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan santunan duka cita dari Pemerintah, termasuk korban bencana nasional Covid-19,” ujar HNW.

Menurutnya, Kemenkeu telah memberikan sinyal bahwa ada anggaran cadangan di klaster perlindungan sosial, tinggal Bu Mensos yang lebih peduli kepada warga korban covid-19 dengan inisiatif untuk memperjuangkannya ke Kemenkeu dan mencabut surat edaran dari Kemensos yang menghapuskan ketentuan santunan untuk ahli waris korban covid-19.
“Karena surat edaran itu tak sesuai dengan UU dan tak sesuai dengan fakta adanya anggaran bantuan sosial,” ujar HNW.

(JPNN.com)

BACA JUGA: Pasca Cerai dari Zumi Zola dan Lepas Hijab, Sherrin Tharia Sebut Ayah Pria Terbaik Dalam Hidupnya