AMPAR.ID, TANJABTIM – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Sapril, S.IP pada Rabu (16/6/21) siang menyerahkan bantuan terhadap Dua korban kebakaran yang terjadi wilayah di Puding Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau.
Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjabtim, Mariontoni, Sekda yang dikenal ramah dan peduli terhadap masyarakatnya itu juga didampingi Kabag Kesra, Camat Rantau Rasau dan Kapolsek Rantau Rasau.
Sekda mengatakan, bantuan yang diberikan kepada Dua korban kebakaran tersebut berupa pakaian layak pakai dan sembako seperti paket sandang pangan serta beras. Kemudian nanti akan menyusul bantuan dari Dinas Sosial Tanjab Timur berupa logistik baper stock, yang terdiri dari makanan, selimut, matras dan lain-lain.
“Kita telah menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang ada di Puding. Bantuan itu sama seperti korban di Mendahara Tengah. Kemudian juga akan menyusul bantuan dari Dinas Sosial Tanjab Timur,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanjab Timur, M. Ridwan mengatakan untuk korban kebakaran yang terjadi di Sungai Jambat dan Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu serta Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau juga akan diusulkan bantuan dari Kementerian Sosial. Artinya, perlakuan korban kebakaran di Dua kecamatan tersebut sama dengan korban kebakaran di Desa Mendahara Tengah.
Untuk bantuan yang diusulkan bagi korban kebakaran di Bandar Jaya, Sungai Jambat dan Labuhan Pering sama dengan yang diusulkan untuk korban kebakaran di Mendahara Tengah. Yakni bantuan sosial cash transfer Bahan Bangunan Rumah (BBR), bantuan sosial isi Hunian Sementara (Huntara), bantuan sosial Jaminan Hidup (Jadul), bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan tambahan bantuan Bufferstock dan Logistik.
“Yang jelas di Mendahara Tengah adalah bencana nasional dan menjadi prioritas karena jumlah korbannya banyak. Namun, upaya usulan untuk korban kebakaran di Dua kecamatan itu tetap dilakukan. Mudah-mudahan semua usulan bantuan korban kebakaran bisa disetujui oleh Kementerian Sosial,” tukasnya.(Adv)
