AMPAR.ID – Wakil Ketua (Waka) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari M. Jaafar gantikan Ketua DPRD Anita Yasmin, hadiri rapat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jalan Jendral Sudirman.
Ia katakan bahwasanya kedatangannya ke Kantor Bappeda, dalam rangka ikut serta membahas rencana program kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk Tahun 2023.
“Artinya inikan baru rancangan nantinya disinkronkan dengan 36 program visi misi Kepala Daerah terpilih, disinkronkan mulai dari hasil Musrenbang Desa, Kecamatan kemudian nantinya akan diadakan Musrenbang Kabupaten,” kata Waka I DPRD Kabupaten Batanghari M. Jaafar, Rabu (02/03/2022).
Dibeberkan M. Jaafar, sebagai penyampai aspirasi masyarakat bahwa banyak hal yang disampaikan masyarakat saat Musrenbang, namun lebih dominan ke Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
“Yang terbanyak itu Infrastruktur jalan, karena keadaan Infrastruktur Kabupaten Batanghari saat ini kita sadari ruas-ruas jalan Kabupaten dalam kondisi parah termasuk lampu penerangan jalan, itu yang lebih banyak disampaikan masyarakat dari beberapa Kecamatan yang saya ikuti Musrenbang,” terangnya.
Berbicara dari sisi legislatif dan pengawasan, selaku Waka I DPRD Kabupaten Batanghari M. Jaafar mengatakan bahwa anggaran dan kegiatan Kabupaten Batanghari tahun 2022 terlambat.
“Ya agak terlambat, sebenarnya setelah hasil evaluasi dari APBD kita per Januari itu sudah berjalan. Sehingga kegiatan-kegiatan maupun program-program yang ada di OPD itu bisa terlaksana dengan tepat,” sebutnya.
Diketahui ketok palu APBD Batanghari tercepat se-Provinsi Jambi, Waka I DPRD berharap setelah ketok palu dan dilakukan evaluasi kegiatan berjalan. Namun dikarenakan ada pengurangan sebesar 97 Milyar, serta penganggaran Covid-19 membuat terjadinya keterlambatan.
“Memang ada pengurangan seluruh Kabupaten di Indonesia. Setelah kita melakukan rapat bersama TAPD, artinya ada beberapa yang sudah kita bahas di APBD tentu ada sinkronisasi lagi mungkin itu alasan salah satunya yang membuat terlambat,” ucapnya.
“Ya bongkar pasang anggaran, kalau kemarin tidak ada pengurangan sebesar kurang lebih 97 Milyar tentu setelah hasil evaluasi langsung jalan,” pungkasnya.
