Ampar.id, Jambi– Gubernur Jambi Fachrori Umar, sangat mengharapkan agar ketersediaan pangan cukup dan harga terjangkau, terutama dalam masa pendemi Covid-19, dan lebih spesifik lagi masa Ramadhan dan Idul Fitri.
Harapan tersebut dikemukakannnya dalam Video Conference (Vicon) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Provinsi Jambi dengan topik “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Menjaga Keterjangkauan dan Stabilitas Harga serta Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan pada Periode Ramadhan-Idul Fitri 1441 H di Tengah Pandemi Covid-19,” di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (29/04).
Gubernur Jambi memimpin rapat dari Ruang Kerja Gubernur Jambi di Kantor Gubernur Jambi, sedangkan TPID mengikuti di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, yakni Asisten II Sekda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi Bayu Hartanto, Kepala Perum Bulog Divre Jambi Bakhtiar AS, Kepala Biro Perekonomian SDA Muktamar Hamdi, Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Nofriadi, Kepala Dinas Kominfo Herlambang. Bupati Batanghari Sahirsyah, Bupati Sarolangun Cek Endra, Bupati Tebo Sukandar, Bupati Bungo Mashuri, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robby Nahliansyah dan para Sekda Kabupaten/Kota berserta TPID Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, mengikuti dari kantornya masing-masing.
Fachrori mengemukakan, tantangan pemerintah saat ini cukup berat ditengah pandemi global Covid-19. “Dalam penanganannya, kita dituntut bertindak, berbuat dengan cepat dan terukur, apalagi umat Islam menghadapi Bulan Suci Ramadhan. Untuk itu, saya meminta TPID agar bekerja keras untuk menguatkan sistem perekonomian daerah,” ujar Fachrori.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota TPID dan Satgas Pangan Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam menjaga stabilitas harga dan menjaga pasokan bahan pangan agar stabil dan dapat terjangkau oleh masyarakat,” ungkap Fachrori.
Terkait pengendalian inflasi, Fachrori menekankan TPID tetap berpacu pada prinsip 4K: Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Ketersediaan pasokan dan Komunikasi yang lebih efektif.
Fachrori mengharapkan TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota memastikan pasokan maupun kelancaran distribusi bahan pangan tidak terganggu ditengah kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. “Ada beberapa pasokan komoditas yang bergejolak terdampak Covid-19 seperti bawang merah, daging ayam, daging sapi, dan gula pasir. Bagi daerah yang defisit bahan pangan agar segera berkomunikasi secara intens dengan daerah yang surplus, sehingga kelangkaan pasokan bisa teratasi dengan cepat,” kata Fachrori.
“Kami sangat mendorong untuk dilaksanakan operasi pasar murah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dan Bulan Suci Ramadhan. Untuk menghindari kerumunan masa, perlu dilakukan cara-cara yang luar biasa dengan menjalankan sistem Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak fisik dan menggunakan masker, upaya adaptasi perlu dilakukan seperti koordinasi dengan pihak keamanan, memperlakukan sistem kupon dan koordinasi wilayah, dan sitem perdagangan online dengan menggunakan ojek online yang bisa mengantar barang tepat sasaran,” tutur Fachrori.
“Bencana yang terjadi di wilayah yang kita cintai ini, memberikan dampak yang luar biasa. Kita harus bisa menyesuaikan target pendapatan dengan belanja daerah dengan mempertimbangkan asumsi makro ekonomi saat ini, laksanakan belanja dengan bijak, tepat sasaran, saling melengkapi tanpa tumpang tindih,” jelas Fachrori.
Fachrori mengatakan, pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan stimulus kebijakan akibat Covid-19 yang merelaokasi anggaran untuk penaganan kesehatan, penaganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, dalam mendesain program perlu diarahkan pada sektor strategis yang mampu menggerakan sektor ril padat karya yang dapat menopang daya beli masyarakat, yang dapat memacu pada rencana strategis OPD dan RPJMD dari Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
Asisten II Sekda Provinsi Jambi moderator menyatakan, vicon yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut rapat teknis yang dilakukan pada tanggal 20 April 2020, dimana semua kabupaten/kota sudah melaporkan kondisi dan keadaan daerah masing-masing, serta langkah-langkah yang dihadapi dalam menyikapi Covid 19.
