AMPAR.ID, JAMBI – Tokoh Pemuda Muaro Jambi yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Abun Yani, SH memberi tanggapan akan polemik program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Haris Sani, Jumat, 8 Juli 2022 kemarin.
Menurut calon kuat Bupati Muaro Jambi ini, sekarang berkembang di masyarakat bahwa DUMISAKE adalah program bantuan keuangan sebesar Dua Milyar Satu Kecamatan. Dimana hal ini sejalan dengan janji politik AL Haris-Sani pada saat pemilihan Gubernur Jambi dan bahkan sampai setelah mereka dilantik. Dalam banyak kesempatan hal tersebut kerap disampaikan.
” Pangkal awal Dumisake itukan, janji politik saat pilgub kemarin, ada janji tanpa penjelasan bahwa Dumisake itu bantuan keuangan sejumlah Dua Milyar Satu Kecamatan, nah pada saat RPJMD ini bergeser menjadi sebatas tagline atau program, jadinya wajar, jika sebagian publik menilai ini kebohongan, karena memang dari awal tak pernah dijelaskan secara jelas atau gamblang itu hanya tagline, ” jelas pengemar mobil jeep tersebut.
Dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran, Abun melanjutkan, baik dari RPJMD, RKPD dan RAPBD yang ditetapkan menjadi APBD tidak seperti itu, melainkan hanya tagline terhadap program unggulan DUMISAKE dengan beberapa komponen di dalamnya yang terdistribusi pada 11 Perangkat daerah.
“Padahal sebenarnya, dalam Dumisake, ada juga bantuan keuangan berupa transfer ke Kabupaten/Kita untuk Desa/Kelurahan dengan total anggaran sebesar 156, 2 Milyar, namun ya penekanannya bukan pada kecamatan, tapi hibah biasa. Jadi, ada permainan narasi yang dimainkan Gubernur, terlepas salah dan benar, polemik telah terjadi, ” jelasnya.
Namun pria asal arang – arang Kumpeh ini tetap menyambut baik keterbukaan pak Gubernur yang menyampaikan apa adanya sehingga masyarakat tidak salah mengira terhadap program DUMISAKE tersebut.
Namun ke depan, Abun Yani menilai ini menjadi pelajaran bahwa janji politik saat proses pemilihan Gubernur harus disusun sesuai prinsip maupun aturan tentang tata kelola keuangan daerah. Bukan sekadar ingin terlihat populis dan populer.
Selanjutnya masalah realisasi DUMISAKE ini, Abun menyarankan menegaskan agar Gubernur Al Haris menjawab persoalan keterlambatan realisasi program/kegiatan DUMISAKE secara terukur.
Menuritnya Bappeda selaku badan perencanaan harus bisa memetakan perkembangan realisasi program unggulan tersebut. Karena secara umum komponen program DUMISAKE yang terdistribusi pada perangkat daerah belum terealisasi hingga semester pertama APBD TA 2022.
Di samping itu, Perangkat daerah yang memiliki program kegiatan komponen dari DUMISAKE harus segera menuntaskan aturan Juklak-Juknis penyelenggaraan program kegiatan tersebut agr menjadi pedoman bagi penerima.
Terakhir, Abun Yani juga mengatakan Gubernur perlu mengevaluasi kinerja BAPPEDA dan Perangkat Daerah yang gagal menerjemahkan sekaligus mengimplementasikan program DUMISAKE sehingga belum terealisasi sampai APBD semester pertama TA 2022 lewat.(Adv)
