AMPAR.ID, SAROLANGUN – Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarolangun Bersatu menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bupati Sarolangun,Rabu (6/9/2023).
Tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa aliansi LSM yang dipimpin oleh Ketua LSM LPPNRI Ahmad Sodikin ini adalah mempertanyakan terkait penggunaan anggaran dana penunjang pelaksanaan MTQ Ke -52 tingkat Provinsi Jambi di Sarolangun yang bersumber dari dana APBD Sarolangun Tahun 2023 dengan jumlah anggaran Rp 17.5 Miliar.
” Kami menduga dana tersebut ada indikasi penyimpangan para pihak yang bertanggungjawab, karena event besar ini seperti even perlombaan tingkat Kecamatan,” ucap Ahmad Sodikin.
Menurut pengunjuk rasa dalam pembelajaran kegiatan MTQ tersebut banyak kejanggalan yang tidak masuk akal. Diduga adanya penggelembungan harga, seperti pengadaan ID Card Dewan Hakim yang mencapai Rp 65.500.000. Selain itu belanja karpet masjid As Sulthon Rp 750.000.000, belanja pakaian adat sebesar Rp 309.000.000 dan biaya makan minum yang sangat fantastis.
” Kami menduga ada penggelembungan dalam belanja – belanja tersebut, karena sangat fantastis,” ujarnya.
Selain itu aliansi tersebut mempertanyakan honor Ibu – ibu pengisi suara yang sangat tidak manusiawi dan berperikemanusiaan, dimana hanya dibayarkan sebesar Rp 100.000. Selain itu dana penjualan stiker MTQ sebesar Rp 10.000 sebanyak 25 ribu lembar yang tidak jelas dikemanakan hasil penjualannya.
” Kami meminta pertanggungjawaban PA, KPA, PPK dan PPTK pelaksana MTQ selaku pengguna anggaran, karena MTQ di Sarolangun sangat mengecewakan,” kata Ahmad Sodikin.
Dengan semua permasalahan tersebut, pengunjukrasa mempertanyakan kinerja Pj Bupati Sarolangun selaku penanggungjawab, dan menganggap Pj Bupati kurang profesional dan proposional dan tidak serius melaksanakan sebagaimana kewajiban tanggungjawab Kepala Daerah.
Mereka juga meminta Ketua DPRD Sarolangun untuk mendengar aspirasi dan menindaklanjuti terkait pelaksanaan MTQ di Sarolangun, yang mana banyak keganjilan dan kejanggalan. Karena selaku wakil rakyat mempunyai peranan penting untuk mengontrol dan mengawasi anggaran.
” Untuk itu kami memint kepada Bapak Kajari Sarolangun untuk memanggil dan memeriksa semua orang – orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan MTQ di Sarolangun,” tutup Ahmad Sodikin selaku Koordinator Unjukrasa.
(Fdn/min)
