AMPAR.ID – Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 9 Januari 2024. Dalam pengantarnya, Presiden menginstruksikan seluruh jajaranya untuk mewaspadai dinamika geopolitik global dan menjaga kondisi dalam negeri salah satunya menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang.
“Kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri utamanya menjelang Pemilu serentak di bulan Februari. Dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadan dan Idulfitri pada Maret dan April 2024,” ucap Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu musim tanam dan panen raya. Presiden menyebut bahwa strategi pangan juga harus diperhitungkan dengan baik.
“Hitung-hitungan mengenai kondisi aman juga dengan strategis pangan kita betul-betul harus dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kita hitung,” tuturnya.
Selain itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden menekankan agar ketersediaan BBM dan gas, serta harga dan stok pangan dapat terus terjaga.
“Mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia jangan sampai satu, dua, tiga atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya, harus dipantau dan dilihat secara detail,” ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menginstruksikan jajarannya untuk melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi dalam menciptakan keterpaduan layanan digital pemerintah. Presiden menegaskan pentingnya peningkatan keamanan digital dan mencegah terjadinya pemborosan belanja infrastruktur digital.
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional dan di saat yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan kita,” ucap Presiden.
“Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri dengan menjadi GovTech nasional kita. Mendagri, Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan Digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai,” lanjutnya. (Sekretariat Presiden)
