AMPAR.ID, SAROLANGUN – Pemkab Sarolangun melalui Bappeda menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Rabu (20/3/2024).
Musrenbang RKPD 2025 tersebut dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, dihadiri Pj Sekda Dedi Hendri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Syarial Gunawan, Ketua Komisi I DPRD Fahrul Rozi, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan para Camat. Selain itu hadir juga unsur Forkompimda Kabupaten Sarolangun, perwakilan dari Bappeda Provinsi Jambi, perwakilan Bupati Batang Hari, TP PKK, Darma Wanita dan Tokoh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan untuk Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan terbaik, dimana terbaik pertama diperoleh Kecamatan Sarolangun, kedua Kecamatan Mandiangin dan terbaik Ketiga Kecamatan Bathin VIII. Sementara penghargaan Inovasi Daerah terbaik pertama Damkar, Kedua BKPSDM dan ketiga Kecamatan Sarolangun.
Ketua penyelenggara, Hazrian, Asisten III Setda Sarolangun dalam laporannya mengatakan, Musrenbang RKPD ini dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2025, sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Musrenbang RKPD ini juga merupakan suatu forum pemangku kepentingan dan wahana antar pihak, baik secara langsung dan tidak langsung yang nantinya berdampak dari kegiatan pembangunan daerah.
Sementara Pj Bupati Sarolangun, Bachril Bakri dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir dan ikut berpartisipasi dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2025 ini.
” Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dan sudah berkerja sama dengan baik, sehingga Pemerintah Kabupaten Sarolangun bisa menjalankan pelayanan dan pembangunan bersama dengan seluruh masyarakat selama ini dengan baik,” ucap Bachril Bakri.
Dijelaskan Pj Bupati, Bachril Bakri jika tidak ada satu Rupiah pun di dalam APBD tanpa ada perencanaan, makanya penyusunan RKPD membutuhkan dan memakan waktu yang lama.
Dalam perencanaan harus bisa menentukan mana yang bisa diusulkan ke Provinsi dan mana yang bisa diusulkan ke pusat. Sehingga bisa menyelaraskan program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
” Karena kita tahun kemampuan Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Sarolangun sangat terbatas, sehingga proses penyusunan RKPD ini harus benar-benar skala prioritas,” sebutnya.
Masih disampaikan Bachril Bakri, jika tahun 2023 ada perbaikan capaian, yakni peningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sebesar 0,4 poin, dari IPM 70,89 Tahun 2022 menjadi IPM 71,29 tahun 2023. Sedangkan untuk angka pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,11 persen.
” Dimana pada tahun 2022 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sarolangun sebesar 5,22 persen dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,09 persen,” jelasnya.
Terakhir Pj Bupati mengatakan, semoga dengan Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 ini bisa turut mendukung terwujudnya pencapaian visi RPJP Nasional “Indonesia Emas” yaitu negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan.
Dari pantauan, Musrenbang RKPD tersebut dilanjutkan dengan pemaparan dan tanya jawab seputar perencana pembangunan Kabupaten Sarolangun kedepannya. (Fdn)
