AMPAR.ID, JAMBI — Kualitas udara di Provinsi Jambi dilaporkan semakin memburuk akibat pekatnya kabut asap yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejuta wilayah kabupaten dan kota. Kondisi lingkungan yang kian membahayakan kesehatan masyarakat ini memicu kritik tajam dari aktivis lokal terhadap kinerja penanganan bencana oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Aktivis asal Jambi, Abdullah, menyuarakan kekecewaannya atas efektivitas langkah penanganan karhutla yang dinilai belum memberikan dampak signifikan di lapangan. Ia meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepemimpinan di Kementerian Kehutanan.
“Saya meminta ketegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencopot Menteri Kehutanan karena dinilai tidak mampu menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan secara tuntas,” ujar Abdullah saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).
Abdullah menyoroti kunjungan kerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang telah dilakukan sebanyak tiga kali ke Provinsi Jambi. Menurutnya, peninjauan tersebut belum membawa perubahan nyata karena titik lokasi peninjauan dinilai tidak menyasar wilayah dengan sebaran api paling parah.
“Menteri Kehutanan hanya datang untuk acara seremonial dan berkunjung ke area yang titik apinya minim. Sementara itu, titik api yang parah berada di lokasi lain yang membutuhkan penanganan mendesak,” tegasnya.
Selain masalah penanggulangan teknis di lapangan, persoalan penegakan hukum terhadap entitas bisnis juga menjadi sorotan. Abdullah menilai belum ada ketegasan hukum terhadap pihak korporasi yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas terbakarnya lahan. Sampai saat ini, belum ada satu pun korporasi di Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka.
Pekatnya kabut asap yang membawa partikel debu sisa pembakaran dinilai telah mengancam keselamatan lebih dari 2,5 juta warga Provinsi Jambi. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penanganan yang luar biasa (extraordinary measures), ancaman krisis kesehatan paru dan saluran pernapasan skala masif berpotensi memburuk.
Guna merespons kondisi yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir ini, pihak aktivis mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkret dan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami menunggu aksi nyata dari Gubernur Jambi untuk mengumpulkan seluruh korporasi dan stakeholder terkait guna mengeluarkan keputusan bersama. Siapa pun pemilik lahan yang terbakar, baik disengaja maupun tidak disengaja, harus bertanggung jawab penuh,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak lagi menyalahkan faktor non-teknis seperti arah angin atau asap kiriman, melainkan fokus pada penegakan hukum yang adil serta pemadaman api secara intensif di titik-titik krusial. (red)
