AMPAR.ID, Jambi – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mengundang pemerintah daerah (Pemda) dan salah satu provider untuk membahas terkait pengerjaan utilitas, Jumat (7/6/2024).
“Pertemuan tersebut membahas pengerjaan utilitas galian bawah tanah di jalan Nes Muara Bulian, pemasangan tiang jalan Muara Tembesi, dan Mandiangin Sarolangun,” kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Indra.
Adapun yang diundang diantaranya Telkom Indonesia Witel Jambi, DPMPTS Provinsi Jambi, BPJN Jambi, dan Dinas PUPR provinsi Jambi. Namun, Telkom tidak hadir dengan alasan GM telkomsel sedang dinas di luar kota dan PUPR provinsi Jambi tidak hadir tanpa keterangan.
“Ombudsman akan kembali memanggil Telkom dan PUPR untuk dimintai klarifikasi,” katanya.
Pengerjaan utilitas, kata Indra, ada proses pengerjaan galian bawah tanah yang dikerjakan oleh rekanan telkom dilaksanakan lebih dahulu sebelum terbit izin dari DPMPTSP Provinsi. Kemudian BPJN Jambi belum ada mengeluarkan izin pemasangan tiang di jalan nasional Muara Tembesi, Merangin, dan Sarolangun.
“Kami minta pemerintah pusat yaitu PUPR melalui BPJN Jambi untuk bersikap tegas terkait provider yang mengunakan bahu jalan nasional yang belum memiliki izin, jangan ada anggapan pembiaran. Selain itu juga meminta pemprov Jambi melalui PUPR provinsi Jambi untuk mengecek kembali pengerjaan galian bawah tanah di jalan Nes Muara Bulian untuk memastikan sudah sesuai dengan ketentuan, apabila tidak sesuai segera ditindaklanjuti sampai dengan pecabutan izin,” katanya.
(Meli)
