AMPAR.ID, JAMBI – Di ujung masa pengabdian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menyelesaikan pengesahan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting yang menjadi produk hukum terakhir dari DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024.
Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang Swarna Bhumi, Gedung DPRD Kota Jambi. Pada saat perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79,
Kelima Ranperda yang disahkan ini adalah langkah akhir dari komitmen DPRD Kota Jambi selama lima tahun terakhir, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, dan didampingi oleh jajaran wakil ketua DPRD lainnya, yaitu M. A Fauzi, Roro Nully Kurniasih, serta Pengeran H K Simanjuntak.
Ranperda tersebut mencakup berbagai bidang penting, termasuk pengelolaan keuangan daerah, perubahan aturan lalu lintas, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, mengatakan bahwa pengesahan ini bukan hanya akhir dari periode legislasi, tetapi juga bukti dedikasi dan kerja keras seluruh anggota DPRD selama masa jabatan mereka.
“Ranperda yang disahkan hari ini adalah hasil dari kerja kolektif yang berfokus pada kesejahteraan dan kemajuan Kota Jambi. Kami berharap regulasi ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” ujar Putra Abshor dalam wawancara usai paripurna.
Kelima Ranperda yang disahkan meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Jambi tentang Ketahanan Pangan dan Pertanian Berbasis Perkotaan.
Sementara Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, menyampaikan harapannya agar pengesahan Perda ini dapat menjadi landasan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Jambi ke depan.
“Regulasi ini sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan segera menyampaikan Perda ini ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukan evaluasi,” jelas Sri.
Lebih dari sekadar formalitas, pengesahan Ranperda ini menandai akhir dari sebuah era legislatif, sekaligus membuka lembaran baru dalam pembangunan Kota Jambi.
Diharapkan, aturan-aturan yang telah disusun ini dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan kota yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa mendatang.
Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Periode 2019-2024, para legislator Kota Jambi meninggalkan warisan penting berupa regulasi yang akan mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan dalam tahun-tahun ke depan.
(ADV)
