AMPAR.ID, KOTA JAMBI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar pertemuan dengan manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 4 Jambi guna menyamakan persepsi terkait optimalisasi penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pendistribusian dana TJSL. Hal ini disampaikannya saat memimpin rombongan anggota Komisi II dalam kunjungan kerja ke kantor pusat PTPN IV Regional 4 di Jalan Lingkar Barat, Jambi, pada Selasa (7/1/2025).
Kedatangan mereka disambut oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support Ifri Handi Lubis dan SEVP Operation Achmedi Akbar di ruang Cockpit.
“PTPN IV memiliki program TJSL yang dibagi ke dalam empat pilar, yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. Salah satu prioritas utama adalah pembinaan dan pemberdayaan UMKM,” ujar Achmedi Akbar.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa UMKM binaan PTPN IV yang kini telah berkembang di antaranya Toko Kue Roti Linda, Roti Ivan, Pempek Masayu 88, serta Gerai Batik Hardiah. Regional 4 menaruh perhatian khusus terhadap UMKM karena sektor ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar.
“Tahun 2023, kami telah menyalurkan bantuan senilai Rp 6,1 miliar untuk UMKM di berbagai wilayah operasional Regional 4, serta dana CSR sebesar Rp 808 juta. Sementara itu, pada 2024, alokasi untuk UMKM mencapai Rp 1,6 miliar dan CSR sebesar Rp 261 juta,” jelas Achmedi.
Namun, ia juga menyoroti adanya perubahan mekanisme penyaluran dana TJSL BUMN yang kini dilakukan secara terpadu melalui BRI. “Dana UMKM sekarang langsung dikelola oleh BRI, sementara kami hanya bertindak sebagai pengarah dan fasilitator bagi pelaku usaha yang ingin mengakses program ini,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan bahwa PTPN IV harus berperan lebih aktif dalam mendampingi UMKM agar mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah. Ia meminta perusahaan menjadi fasilitator serta menjamin kelancaran pengajuan bantuan dana ke BRI.
“Regional 4 harus memastikan bahwa UMKM yang membutuhkan dana bisa difasilitasi dengan baik, mulai dari pengajuan, survei lapangan, hingga pencairan dana di BRI. Kejelasan ini penting agar UMKM dapat berkembang sebagai pilar utama ekonomi rakyat,” tegas Djokas.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Abdul Taif, menyoroti pentingnya upaya pelestarian lingkungan melalui program biopori yang telah dijalankan oleh PTPN IV. Menurutnya, program pembuatan lubang biopori perlu ditingkatkan baik dalam jumlah maupun ukuran.
“Lubang biopori dengan ukuran botol galon sudah cukup bagus, tetapi akan lebih efektif jika dibuat dengan diameter satu meter menggunakan polongan air. Dengan begitu, manfaatnya akan lebih besar, terutama jika diterapkan secara masif di berbagai titik di Kota Jambi,” ujar Abdul Taif.
Selain program biopori, PTPN IV juga telah melakukan berbagai inisiatif lingkungan lainnya, seperti edukasi ke masyarakat Kelurahan Legok dan Wijaya Pura, pembuatan ratusan lubang biopori, serta bantuan ribuan bibit ikan untuk kolam warga guna meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan berbasis gizi.
Komisi II DPRD Kota Jambi berharap sinergi antara pemerintah, legislatif, dan dunia usaha terus ditingkatkan agar dana TJSL benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak signifikan bagi kemajuan UMKM serta pelestarian lingkungan di Kota Jambi. (Adv)
