AMPAR.ID, JAMBI – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke RSUD Raden Mattaher Jambi untuk meninjau implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta kualitas pelayanan kesehatan, Senin (23/2/2026).
Kunjungan ini didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta Plt Direktur serta Para Wadir beserta jajaran OPD Pemerintah Provinsi Jambi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher masih memerlukan banyak pembenahan fisik untuk menyesuaikan diri dengan standar terbaru Kementerian Kesehatan.
Nihayatul menyoroti kondisi bangunan rumah sakit yang mayoritas merupakan arsitektur lama. Menurutnya, bangunan yang didirikan sejak tahun 1972 tersebut memerlukan adjustment atau penyesuaian struktural besar-besaran agar bisa menerapkan sistem KRIS secara maksimal.
“Kita melihat masih perlu ada pembenahan di beberapa titik. Rumah sakit ini dibangun tahun 1972, arsitekturnya model lama, sehingga perlu penyesuaian dengan regulasi Kemenkes yang terbaru,” ujar Nihayatul di sela peninjauan.
Selain masalah fisik, Komisi IX juga menyoroti adanya ruangan yang belum terpakai secara maksimal, seperti ruang ICU dan VIP. Ia mendorong manajemen rumah sakit untuk mengoptimalkan seluruh ruang yang ada agar tidak ada fasilitas yang terbuang percuma.
Persoalan lain yang menjadi catatan serius adalah minimnya tenaga kesehatan spesialis, khususnya pada pelayanan jantung dan radiografi. Akibat keterbatasan fasilitas dan SDM, antrean operasi di rumah sakit ini dilaporkan mencapai satu bulan.
“Antrean untuk operasi cukup panjang, sampai satu bulan. Kita harus meminimalisir itu agar pelayanan lebih cepat, salah satunya dengan menambah fasilitas kesehatan dan memenuhi kebutuhan tenaga medis,” tegasnya.
Terkait kekurangan SDM, Nihayatul menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal usulan beasiswa bagi tenaga kesehatan di RSUD Raden Mattaher agar standar pelayanan jantung dan spesialisasi lainnya segera terpenuhi.
Merespons temuan tersebut, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menyatakan komitmennya untuk segera membenahi fasilitas dan kualitas SDM di RSUD Raden Mattaher. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui jalur legislatif di DPR RI, dapat mempercepat kucuran bantuan fasilitas kesehatan.
“Banyak hal yang harus kita benahi, termasuk SDM. Kami sangat berharap dan yakin atas perhatian DPR RI untuk membantu kami mendapatkan dukungan fasilitas dari pemerintah pusat,” pungkas Abdullah Sani.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk meningkatkan sinergi antara Pemprov Jambi dan Komisi IX DPR RI guna memastikan RSUD Raden Mattaher mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jambi. (ADV)
