AMPAR.ID,Jakarta – Para calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2020 jangan coba main-main dengan dana bantuan sosial atau bansos Covid-19.
Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengawasi agar bansos di masa pandemi tidak dipolitisasi di masa Pilkada Serentak.
Peringatan secara khusus disampaikan kepada para petahana yang ingin memenangkan kembali Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.
“KPK mengawasi jangan sampai ada kepentingan dari kepala daerah khususnya petahana yang memanfaatkan bansos dan mempolitisasi bansos sebagai upaya memperoleh simpati warga untuk pilkada,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11).
Melalui studi yang dilakukan, KPK telah melakukan mitigasi potensi risiko kecurangan dalam penyaluran bansos, yakni data fiktif dan tidak memenuhi syarat, benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah baik pusat maupun daerah.
Berikutnya, pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima sehingga warga tidak menerima bansos, timbulnya potensi gratifikasi atau penyuapan pemilihan penyedia tertentu untuk penyaluran bansos, dan penyelewengan oleh oknum dalam penyaluran bansos.
Selain itu, kata LPI , ada tiga aspek dari penyaluran bansos Covid-19 yang diawasi KPK, yaitu pertama dari aspek tata kelola.
KPK mengawasi bagaimana proses penyaluran nya, pertanggungjawaban-nya serta pola penerimaan dan tindak lanjut keluhan masyarakat.
Kedua, terkait ‘cleansing’ data. KPK memantau integrasi data penerima bansos, termasuk agar ‘inclusion’ dan ‘exclusion error’ dapat dihilangkan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bansos.
Ketiga, pada aspek kebijakan, yakni dengan memantau terkait dukungan aturan apakah ada tumpang-tindih aturan antar-kementerian atau antara pusat dengan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyaluran bansos.
KPK telah menyoroti di tengah pandemik Covid-19 khususnya calon kepala daerah petahana sudah banyak yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 disasar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Data KPK mencatat dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 58 daerah di antaranya atau 13,7 persen menganggarkan JPS di atas 40 persen dari total anggaran Covid-19.
Kemudian, pada daerah pilkada yang memiliki potensi petahana maju kembali, terdapat 31 daerah dengan anggaran JPS di atas 50 persen.
Bahkan 6 daerah mengalokasikan JPS di atas 75 persen, 1 daerah di antaranya mengalokasikan 100 persen anggaran Covid-19 untuk JPS saja.(*/)
Sumber : jpnn.com
