JAMBI — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, S.T., M.M., M.T., mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berpuas diri atau sekadar berpatokan pada capaian indikator makroekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.
Meskipun sejumlah indikator ekonomi Jambi pada 2026 menunjukkan tren positif, Ivan menilai masih banyak persoalan struktural mendesak yang harus segera diselesaikan. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi makro benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
“Angka makro kita cukup positif. Tetapi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ekonomi terlihat tumbuh, tetapi petani, peternak, pelaku UMKM dan masyarakat di desa belum merasakan manfaatnya,” ujar Ivan, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi yang hakiki harus tercermin dalam indikator riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti kestabilan harga kebutuhan pokok, peningkatan pendapatan produsen, penciptaan nilai tambah komoditas lokal, terbukanya lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.
Soroti Tekanan Harga Pangan dan Paradoks NTP Peternakan
Salah satu isu krusial yang disoroti Ivan adalah pergerakan inflasi Jambi pada Agustus 2026 yang tercatat sebesar 0,38 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Berdasarkan struktur pembentuknya, sekitar 92 persen tekanan bulanan disumbang oleh kelompok pangan, di mana komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang terbesar yakni sekitar 0,47 poin. Sementara itu, Kabupaten Kerinci sendiri mencatat inflasi bulanan di angka 0,62 persen.
Ivan menilai lonjakan harga ayam ini harus dianalisis secara komprehensif, baik dari sisi pasokan, kenaikan biaya pakan, maupun mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan seiring bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG harus kita dukung. Tetapi kebutuhan besar terhadap bahan pangan juga harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menciptakan tekanan harga bagi masyarakat karena pasokannya tidak dipersiapkan,” tegasnya.
Persoalan lain yang dinilai sebagai sebuah “paradoks” adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Meskipun secara agregat NTP Jambi tercatat di angka 193,63 (meningkat 1,17 persen) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) berada di angka 197,20—menempatkan Jambi sebagai provinsi dengan NTP tertinggi ketiga di Sumatra—kondisi tersebut ternyata tidak merata di semua subsektor.
Sebagai contoh, NTP subsektor perkebunan melambung tinggi hingga 217,68. Sebaliknya, NTP subsektor peternakan justru masih berada di angka 98,73 atau di bawah standar impas 100.
“Ini paradoks yang harus kita pecahkan. Harga ayam naik, tetapi NTP peternakan masih di bawah 100. Jangan sampai harga di konsumen meningkat, sementara peternak justru tertekan karena biaya pakan tinggi dan rantai distribusi panjang,” tandasnya.
Dorong Hilirisasi Ekspor dan Pembenahan Pelabuhan
Dari sektor perdagangan luar negeri, Jambi memang mencatatkan surplus sekitar US$1,127 miliar dari total nilai perdagangan US$1,204 miliar. Kendati demikian, nilai ekspor secara keseluruhan mengalami koreksi turun 2,22 persen, sementara struktur ekspor masih sangat bergantung pada komoditas primer, di mana 74,4 persen didominasi oleh bahan bakar mineral, karet, serta minyak dan lemak nabati.
“Surplus tentu kita apresiasi, tetapi ketergantungan terhadap komoditas primer harus segera dikurangi. Jambi tidak boleh selamanya menjadi daerah penghasil bahan mentah,” ujar politikus senior tersebut.
Ia mendesak percepatan hilirisasi komoditas unggulan seperti sawit dan karet di dalam daerah. Selain itu, Ivan menyoroti efisiensi logistik daerah lantaran 57,58 persen ekspor asal Jambi masih harus dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi, sementara porsi pelabuhan lokal baru mencakup 42,42 persen.
Untuk itu, ia mendorong penguatan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Talang Duku, Muara Sabak, Kuala Tungkal, dan Nipah Panjang agar masuk dalam peta jalan logistik utama guna mencegah kebocoran nilai ekonomi daerah.
Genjot Lama Tinggal Wisatawan
Di sektor pariwisata, meskipun jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan tamu mengalami kenaikan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel justru terkoreksi di angka 52,59 persen—dengan penurunan terdalam terjadi pada segmen hotel bintang empat hingga lima yang merosot hingga 17,24 poin. Rata-rata lama menginap wisatawan pun tercatat masih singkat, yakni sekitar 1,58 malam.
“Artinya, orang datang ke Jambi, tetapi belum cukup lama tinggal dan membelanjakan uangnya di daerah kita. Ini yang harus kita ubah,” kata Ivan, sembari mendorong penguatan agenda pariwisata berbasis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), paket wisata lintas destinasi, serta penguatan kuliner dan UMKM lokal.
Empat Agenda Utama DPRD Jambi
Menyikapi berbagai kompleksitas indikator ekonomi tersebut, Ivan menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jambi akan memfokuskan fungsi pengawasan dan penganggaran pada empat agenda strategis:
- Pengendalian Pangan: Memperkuat stok, ketersediaan pakan, distribusi, serta perencanaan rantai pasok untuk mendukung program MBG.
- Perlindungan Produsen: Memperkuat infrastruktur rantai dingin (cold storage), peran offtaker, serta kepastian akses pasar dan margin yang adil bagi petani dan peternak.
- Hilirisasi & Logistik: Mempercepat hilirisasi industri pengolahan lokal dan membenahi kapasitas pelabuhan daerah agar aktivitas ekspor memberikan nilai tambah langsung bagi Jambi.
- Transformasi Pariwisata: Mendorong perpanjangan masa tinggal wisatawan melalui penyelenggaraan event berkualitas, MICE, dan paket wisata tematik.
“Bagi kami, keberhasilan pembangunan ekonomi bukan sekadar surplus perdagangan atau tingginya NTP. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika harga pangan tetap terjangkau, petani dan peternak memperoleh margin yang adil, komoditas diolah di Jambi, lapangan kerja bertambah, dan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata,” pungkasnya. (Adv)
