JAMBI — Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafizh Fattah, menegaskan komitmen lembaganya untuk membuka keterbukaan informasi mengenai lahan-lahan yang menjadi penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Data tersebut rencananya akan dipublikasikan kepada publik dalam beberapa hari ke depan.
Komitmen itu disampaikan Hafizh saat menemui ribuan massa aksi dari aliansi Cipayung Jambi —yang terdiri dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)— di halaman Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin (19/10/2026).
Dalam aksi yang turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Hafizh menyatakan pihaknya telah menyerap seluruh aspirasi mahasiswa, khususnya terkait transparansi data lahan serta desakan evaluasi regulasi penanggulangan karhutla.
“Beberapa hari nanti akan kita buka,” ujar Hafizh di hadapan para wartawan usai menemui massa.
Respons Usulan Revisi Perda dan Sanksi Lahan Terbakar
Selain menuntut transparansi data, massa mahasiswa juga melayangkan masukan krusial berupa usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait karhutla. Salah satu poin yang disuarakan adalah penerapan sanksi administratif berupa larangan aktivitas penanaman selama 30 tahun bagi lahan korporasi atau perorangan yang terbukti mengalami kebakaran.
Menanggapi desakan tersebut, Hafizh menyambut baik masukan konstruktif tersebut. Ia memastikan bahwa pihak legislatif akan memproses usulan revisi Perda maupun wacana pembentukan panitia khusus (pansus) melalui mekanisme dan tata tertib dewan yang berlaku.
“DPRD Provinsi Jambi membuka kritik seluas-luasnya. Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik. Ini adalah suatu bentuk kepedulian untuk daerah Provinsi Jambi,” kata Hafizh.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, dalam ruang-ruang diskusi terbuka guna mengawal perbaikan regulasi pencegahan bencana asap ke depan.
Singgung Status Korporasi dan Sampaikan Permohonan Maaf
Dalam momentum dialog tersebut, persoalan akuntabilitas penanganan karhutla menjadi sorotan tajam mahasiswa. Hafizh sebelumnya sempat membeberkan data terkait 81 korporasi yang disorot dalam penanganan karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 korporasi telah mendapat penanganan dengan dukungan anggaran negara, sementara 70 korporasi lainnya telah dikonfirmasi memiliki kelengkapan fasilitas pencegahan karhutla mandiri. Kendati demikian, rincian status hukum dan bentuk pertanggungjawaban korporasi ini masih terus didorong agar semakin transparan.
Di akhir pertemuan, Hafizh mengapresiasi kedisiplinan massa Cipayung Plus yang menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, ia juga menyampaikan keterbukaan diri terhadap segala kritik dan koreksi demi perbaikan kinerja kelembagaan.
“Atas nama lembaga DPRD Provinsi Jambi, apabila memang masih terdapat kekurangan dalam kami menjalankan tugas, tentu secara terbuka kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi dan akan melakukan perbaikan-perbaikan atas koreksi yang sudah disampaikan masyarakat,” pungkasnya.
Langkah konkret berupa keterbukaan data lahan dan tindak lanjut pembahasan revisi Perda Karhutla kini dinantikan oleh publik. Publik dan kalangan mahasiswa diharapkan terus aktif mengawal janji transparansi tersebut agar upaya mitigasi dan perlindungan warga dari ancaman karhutla di Jambi dapat berjalan secara optimal. (*)
















