JAMBI — Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menerima secara langsung kedatangan massa dari Aliansi Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (19/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak transparansi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kabut asap yang kian pekat, serta penggunaan anggaran senilai Rp30 miliar dari pemerintah pusat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Hafiz menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanganan karhutla telah dibahas secara mendalam melalui forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, baik dari sisi besaran maupun sebarannya. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ranah teknis pelaksanaan berada di luar kewenangan legislatif.
“Terkait anggaran yang disampaikan, sudah kami bahas di forum Badan Anggaran, berapa dan ke mana sebarannya. Namun, untuk teknis tidak ada di kami, karena kami hanya memiliki fungsi pengawasan,” ujar Hafiz di hadapan massa aksi.
Selain masalah anggaran, massa juga mendesak DPRD agar menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana kabut asap. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bahwa lembaga legislatif pada prinsipnya terbuka terhadap usulan tersebut, namun mekanismenya harus melalui persetujuan internal dewan dan fraksi-fraksi.
“Terkait hak interpelasi kami siap, namun ini harus melalui persetujuan sebagian anggota dewan dan fraksi di DPRD Provinsi Jambi, karena semua keputusan harus bersama,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hafiz membantah anggapan bahwa DPRD bersikap pasif atau sekadar mengikuti langkah pihak eksekutif dalam menyikapi krisis karhutla. Kehadirannya menemui mahasiswa, sebutnya, merupakan wujud komitmen nyata lembaga legislatif terhadap suara rakyat.
“Saya menyampaikan bahwa saya tidak mengekor kepada pak gubernur (eksekutif). Hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan bahwa hari ini akan ada aksi kembali, dan saya jawab siap hadir. Ini bentuk komitmen kami kepada rekan-rekan sekalian,” tegas Hafiz.
Sebagai bentuk pengawasan konkret, Hafiz mengungkapkan bahwa pimpinan dan anggota dewan tidak hanya memantau dari ruang sidang, melainkan turut turun langsung ke lapangan. Belum lama ini, ia bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, telah meninjau langsung penanganan karhutla di Desa Jebus dan Sungai Aur, Kabupaten Muaro Jambi.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan guna memastikan penanganan karhutla berjalan optimal sekaligus mengecek langsung ketersediaan logistik bagi para petugas pemadam di garis depan. Hasil pemantauan langsung ini, lanjut Hafiz, akan dijadikan bahan evaluasi penting bagi DPRD dalam mengawal perencanaan serta kebijakan anggaran penanganan karhutla ke depan agar lebih tepat sasaran.
