JAMBI – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam dunia jurnalistik. Namun, kemudahan teknologi dalam mengolah dan menyebarkan informasi tidak boleh menggeser peran wartawan dalam menjaga akurasi, melakukan verifikasi, serta mempertanggungjawabkan setiap berita yang dipublikasikan.
Hal tersebut ditegaskan Ahli Pers Dewan Pers sekaligus Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Herri Novealdi, saat memberikan materi dalam kegiatan Capacity Building bersama 14 wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, pada 16–18 November 2026.
Herri menekankan, kecerdasan buatan seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas kerja jurnalistik, bukan sebagai pengganti kemampuan, pertimbangan editorial, maupun tanggung jawab wartawan.
“Teknologi boleh berkembang, tetapi tanggung jawab jurnalistik tidak boleh dialihkan kepada mesin,” tegas Herri.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Distribusi berita berlangsung semakin cepat, sementara media massa tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang memproduksi dan menyebarkan informasi kepada publik.
Kehadiran kreator konten dan berbagai platform digital turut meningkatkan persaingan dalam ekosistem informasi. Kondisi tersebut menuntut perusahaan pers dan wartawan untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan.
Di sisi lain, penggunaan AI generatif juga menghadirkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan keaslian dan kredibilitas informasi. Manipulasi visual, konten sintetis hingga teknologi deepfake berpotensi membuat masyarakat kesulitan membedakan informasi faktual dengan hasil rekayasa.
“Karena itu, wartawan dituntut tidak hanya mengejar kecepatan publikasi, tetapi juga memperkuat kualitas, kedalaman, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap media,” jelasnya.
Herri menguraikan lima prinsip utama yang harus menjadi fondasi jurnalisme berkualitas, yakni akurasi, independensi, keberimbangan, transparansi, dan akuntabilitas.
Akurasi mengharuskan wartawan memastikan kebenaran fakta, data, identitas, angka, serta kutipan narasumber. Independensi menuntut media terbebas dari intervensi kepentingan tertentu, sedangkan keberimbangan mengharuskan pemberitaan memberikan ruang kepada pihak-pihak yang relevan.
Sementara transparansi berkaitan dengan keterbukaan sumber informasi dan proses pemberitaan. Adapun akuntabilitas menekankan tanggung jawab wartawan maupun perusahaan pers terhadap setiap karya jurnalistik yang diterbitkan.
Ia juga mengingatkan bahwa AI mampu menghasilkan kalimat yang terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu mencerminkan kebenaran.
“AI dapat menghasilkan kalimat yang tampak meyakinkan, tetapi tidak otomatis menghasilkan jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya.
Dalam pemanfaatannya, Herri menjelaskan tiga kategori penggunaan AI dalam pekerjaan jurnalistik, yakni content assistance, content transformation, dan content generation.
Content assistance dapat dimanfaatkan untuk membantu riset awal, pengembangan ide, transkripsi wawancara, serta pengolahan data. Sementara content transformation memungkinkan wartawan mengadaptasi artikel menjadi berbagai format, seperti ringkasan, caption, infografik, maupun video pendek.
Adapun content generation dapat digunakan untuk menyusun kerangka berita, mengembangkan alternatif judul, hingga membuat draf awal tulisan.
Meski demikian, seluruh proses tersebut harus tetap berada dalam pengawasan manusia. AI tidak boleh diposisikan sebagai narasumber maupun sumber fakta yang berdiri sendiri.
“Wartawan wajib melakukan verifikasi terhadap identitas narasumber, kronologi peristiwa, keakuratan data, serta kelengkapan konteks pemberitaan,” tegasnya.
Herri juga menekankan pentingnya praktik red teaming, yakni menguji kembali hasil keluaran AI dengan mencari kemungkinan kesalahan fakta, kutipan tanpa sumber, klaim yang terlalu meyakinkan, bias, serta perspektif yang mungkin dihilangkan.
Dari sisi regulasi, penggunaan AI dalam karya jurnalistik harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Herri menegaskan, proses produksi karya jurnalistik harus tetap berada dalam kendali manusia. Penggunaan AI perlu dilakukan secara transparan, disertai verifikasi manual, dan tidak menghilangkan tanggung jawab wartawan maupun perusahaan pers.
“AI dapat membantu kita menulis lebih cepat. Namun, berita tetap merupakan tugas dan tanggung jawab jurnalis,” pungkasnya.












