MERANGIN – Bupati Merangin, M. Syukur, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin hingga memasuki akhir November. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan dinilai belum mampu mencapai target serta minim inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru.
Keresahan tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan PAD di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Bangko, Kamis (19/11/2026), yang turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni.
Syukur menegaskan, pemerintah daerah berada di bawah tekanan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, terutama di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, upaya tersebut belum diimbangi dengan kreativitas di tingkat dinas maupun kecamatan.
“Saya sebagai bupati juga ditekan supaya daerah memiliki sumber pendapatan tambahan. Namun, saya melihat belum banyak objek-objek baru yang digali. Seharusnya ada kreativitas dari masing-masing OPD maupun camat,” ujar Syukur di hadapan peserta rapat.
Ia menyoroti pola klasik berupa janji pelunasan target di penghujung tahun yang kerap tidak terealisasi. Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya memenuhi berbagai kebutuhan dan sarana penunjang kerja, sehingga penetapan target yang terlalu rendah maupun capaian yang minim menjadi catatan serius.
Syukur memastikan bahwa lemahnya serapan PAD akan menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja masing-masing kepala OPD.
Selain soal pendapatan, Bupati juga mengingatkan dampak berantai dari lambatnya realisasi belanja dan proyek pemerintah daerah terhadap perputaran ekonomi masyarakat lokal. Keterlambatan belanja dinilai menghambat transaksi di sektor riil, mulai dari pembelian material bangunan seperti pasir, batu bata, dan semen, hingga serapan tenaga buruh, jasa angkutan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Sebagai langkah percepatan, Syukur menginstruksikan seluruh OPD pengelola PAD untuk segera menggandeng pihak ketiga guna mengoptimalkan pemungutan. Ia memberikan tenggat waktu hingga 15 Desember mendatang agar seluruh instansi terkait mampu menggenjot realisasi pendapatan daerah secara maksimal.















