MERANGIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar Apel Siaga Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang Ke-II Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Merangin, Kamis (19/11/2026).
Ajang ini sekaligus menandai babak baru demokrasi lokal karena Kabupaten Merangin untuk pertama kalinya menerapkan sistem e-voting.
Apel tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta Satlinmas Desa sebagai garda pengamanan tahapan pilkada tingkat desa. Bupati Merangin, M. Syukur, memimpin langsung apel yang turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda), staf ahli, asisten sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat.
Dalam sambutannya, M. Syukur menegaskan bahwa apel siaga bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen dan kesiapan bersama agar kontestasi berjalan aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat.
“Yang membanggakan, pada Pilkades tahun ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Kabupaten Merangin, kita akan menerapkan sistem e-voting. Ini adalah lompatan besar transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam demokrasi desa,” ujar Syukur.
Ia meminta panitia menggencarkan sosialisasi penggunaan e-voting hingga ke lapisan masyarakat paling bawah agar tidak terjadi kebingungan saat hari pencoblosan.
Berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 238/DPMD/2026, Pilkades serentak kali ini berlangsung di 24 desa yang tersebar di 14 kecamatan, dari total 205 desa di Kabupaten Merangin. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mencatat sebanyak 46 bakal calon kepala desa telah terdaftar di 20 desa, sementara desa lainnya masih menuntaskan tahapan. Pemungutan suara dijadwalkan serentak pada Rabu, 25 November 2026.
Untuk menjaga kelancaran seluruh tahapan, Syukur menyampaikan lima arahan utama:
Keamanan dan ketertiban: Jajaran TNI-Polri, termasuk Polres dan Dandim, diminta memperkuat deteksi dini serta patroli di 24 desa, sekaligus menutup ruang bagi politik uang, intimidasi, ujaran kebencian, dan provokasi.
Netralitas mutlak: Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang memihak, menjadi tim sukses, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu, dengan ancaman sanksi sesuai aturan perundang-undangan.
Profesionalisme panitia: Seluruh panitia wajib bersikap independen, berintegritas, adil terhadap semua kandidat, memegang teguh regulasi, dan memastikan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Kontestasi sehat: Para bakal calon diminta mengadu gagasan dan visi-misi secara sehat serta berlapang dada menerima hasil pemilihan.
Partisipasi dan persatuan warga: Warga di 24 desa diajak menyalurkan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 25 November 2026, tidak golput, serta menjaga kerukunan meski berbeda pilihan.
Syukur menekankan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan yang sejalan dengan visi “Merangin Baru 2030”. Menurutnya, pembangunan harus bertumpu dari desa agar tercipta daerah yang kuat, mandiri, dan sejahtera.
Guna memastikan keamanan optimal, Syukur menginstruksikan aparat pengamanan sudah berada di lokasi sejak H-1 pemungutan suara hingga seluruh rangkaian proses selesai. Ia optimistis kolaborasi Forkopimda, kesiapan panitia, dan kedewasaan warga akan menjadikan Pilkades Serentak 2026 berlangsung aman, damai, dan berkualitas.














