Sudirman Jadi Plh, Tidak Dapat Fasilitas Gubernur

Bacajuga

Berdampak Lingkungan dan Merugikan Warga, Pemerintah Pasang Police Line dan Tutup Aktivitas Stockpile Pasir Milik RTS Hidayah Nurlisa di Teluk Kenali

AMPAR.ID, JAMBI – Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021 tanggal 12 Februari 2021 mendatang.

Sekda provinsi Jambi Sudirman ditunjuk oleh Mendagri sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Jambi gantikan Fachrori Umar.

Dari surat radiogram Mendagri Nomor: 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021 tersebut ditembuskan kepada tujuh Sekdaprov yang daerahnya melaksanakan Pilgub di Indonesia dengan klasifikasi amat segera.

Berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4, PP Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian dan mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan dan maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepada daerah.

Dalam radiogram itu, Mendagri menjelaskan, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari maka Sekda melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian (Plh) kepala daerah.

Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Jabatan Plh gubernur itu bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif. Namun bisa pula hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang biasanya berasal dari pejabat Kemendagri.

Karo pemerintah Setda Provinsi Jambi Rahmat Hidayat, membenar hal tersebut. “Sudirman Jabar Plh Gubernur Jambi mulai 12 Februari 2021 pukul 00.00 WIB”, jelasnya kepada ampar.id, Kamis, (11/2/2021)

Sementara, dijelaskan Rahmat Hidayat jika Plh Gubernur Jambi hanya menjalankan tugas kepala daerah, namun yang sifatnya krusial tetap koordinasi dengan Kemendagri

Iya juga menjelaskan, Plh Gubernur tidak mendapatkan fasilitas Gubernur. “Jadi Plh tetap mamakai fasilitas nya selaku sekda”, tegasnya.

Iya juga tidak menafik, jika Plh Gubernur bisa saja di ganti Pjs tergantung hasil keputusan MK menunggu hasil sengketa Pilgub jambi.

“Jika putusan MK putus tanggal 15-16 Februari, maka Plh jabat sampai di lantiknya Gubernur terpilih, namun jika Sengketa MK berlanjut maka akan ada lagi Pjs Gubernur yang nantinya di tunjuk dari Mendagri”, tutupnya.