“Ini tentunya kita berikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah karena telah bekerja dengan baik dan maksimal sehingga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Al Haris.
Penghargaan ini juga diberikan karena Pemprov Jambi sangat fokus pada pelayanan dasar kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kependudukan dan lainnya.
Dia menjelaskan unsur-unsur yang menjadi penilaian oleh Ombudsman RI ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, apa yang dilakukan ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, terkait yang menjadi hal yang dibutuhkan di masyarakat.
“Kita sudah harus mengubah pandangan dari dilayani menjadi melayani, penguasa atau pejabat ke pelayan publik dan ini diharapkan dapat menjadi sebuah spirit untuk bekerja melayani lebih baik lagi dan lebih maksimal di masa yang akan datang,” ucap Al Haris.
Dikutip dari detikNews dalam tingkat pemerintahan provinsi, ada tiga peringkat teratas yang menerima predikat baik oleh Ombudsman. Ketiga provinsi itu yakni Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 97,18, Jawa Barat dengan nilai 96,77, dan Bali memperoleh nilai 96,46. Pada kategori pemerintah kota, tiga peringkat teratas adalah Pemkot Magelang dengan nilai 98,17, Pemkot Denpasar 97,99, dan Pemkot Depok 97,67.
