JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kota Jambi dalam mengawal agenda pembangunan tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan visi besar “Kota Jambi Bahagia” dapat terimplementasi secara nyata di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut dikukuhkan melalui pertemuan silaturahmi antara unsur legislatif dan eksekutif yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (7/1/2026).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, serta jajaran anggota dewan lainnya.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan bahwa momentum awal tahun ini sangat krusial untuk menyelaraskan komunikasi antara kedua lembaga. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat yang telah diserap oleh para anggota dewan.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan langkah dalam menata Kota Jambi ke arah yang lebih baik. Sebagai pengawas, kami menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Kemas Faried.
Ia menegaskan, DPRD Kota Jambi memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Dukungan ini diberikan selama program tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kemas Faried, visi “Kota Jambi Bahagia” bukan sekadar jargon, melainkan target kerja yang harus dicapai bersama. Legislatif berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan di lapangan secara ketat guna menjamin kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Kota Jambi Bahagia adalah visi bersama. DPRD siap mengawal pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif diyakini menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan pembangunan kota yang kian kompleks, mulai dari isu infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di awal tahun anggaran 2026 ini. (Adv)
