AMPAR.ID, Lhokseumawe – Bea Cukai Lhokseumawe menghadiri rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Aceh pada Kamis, 21 Agustus 2025, di Kantor PT Pelindo Multi Niaga Lhokseumawe. Pertemuan ini membahas penyusunan lay out arus penumpang, barang, dan kendaraan dalam rangka rencana pembukaan jalur internasional di Pelabuhan Krueng Geukueh.
Rapat dihadiri oleh perwakilan Bea Cukai, Dishub Aceh, Imigrasi, Kesyahbandaran, Karantina, serta instansi terkait lainnya. Diskusi difokuskan pada penataan fasilitas strategis seperti terminal penumpang, area pemeriksaan barang, jalur kendaraan, hingga ruang pelayanan lintas batas.
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi, yang turut hadir langsung dalam agenda tersebut, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program strategis pemerintah pusat maupun daerah. “Bea Cukai siap mengawal dari sisi regulasi kepabeanan agar Pelabuhan Krueng Geukueh dapat segera beroperasi sebagai pelabuhan internasional,” ujarnya.
Dalam rapat, sejumlah kebutuhan teknis juga mengemuka, antara lain penyediaan x-ray dan CCTV untuk mendukung pemeriksaan barang bawaan penumpang maupun kargo impor. Selain itu, dibahas pula pentingnya penetapan kawasan pabean serta Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2020.
Agus Siswadi menekankan bahwa proses penetapan kawasan pabean membutuhkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi pengelola pelabuhan. “Kami juga berharap adanya laporan perkembangan mingguan mengingat target pembukaan jalur internasional sudah semakin dekat,” tambah Agus dalam forum tersebut.
Pembukaan jalur internasional di Pelabuhan Krueng Geukueh diyakini akan mendorong konektivitas Aceh dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, sekaligus memperkuat peran Aceh sebagai pintu gerbang perdagangan dan pariwisata. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan seluruh instansi, pelabuhan ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Sinergi lintas instansi menjadi kunci. Bea Cukai Lhokseumawe akan terus berkoordinasi agar layanan kepabeanan dan pengawasan di pelabuhan dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai regulasi internasional,” pungkas Kepala Bea Cukai Lhokseumawe. (red)
